"Perangkat kampung, terutama para petinggi, harus netral agar proses Pilkada berjalan lancar," ujar Teguh saat ditemui Korankaltim.com, Selasa (1/10/2024).
Pemkab Mahulu akan memberi perhatian khusus pada masalah netralitas, terutama di tahun politik ini.
"Kami terus mengarahkan agar perangkat bekerja sesuai aturan yang ada, dan mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas," tegas Teguh.
Menurutnya, aturan merupakan pedoman yang harus diikuti, khususnya dalam situasi penting seperti pilkada. Sehingga dengan mematuhi aturan adalah kunci dalam menjaga integritas dan profesionalisme sebagai seorang petinggi.
Teguh berharap pilkada nanti menghasilkan pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan di Mahulu, terutama dengan posisi strategis daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kemajuan dan keberlanjutan harus menjadi fokus utama pembangunan," tutupnya.
Editor: Supiansyah