Banyak pihak yang terlibat dalam rakor, mulai dari camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta stakeholder yang berperan penting dalam mitigasi bencana.
Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang usai kegiatan kepada Korankaltim.com menjelaskan, langkah ini merupakan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam menghadapi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh musim kemarau.
Ia menyoroti pentingnya ketersediaan bahan pokok, sembilan bahan pokok (sembako), serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang kini mulai mengalami kenaikan harga.
"Kami mengundang penyedia BBM di Mahulu untuk ikut serta dalam diskusi. Ini penting untuk mencari solusi terhadap kelangkaan BBM, serta kenaikan harga yang disebabkan oleh musim kemarau ini," ungkap Stephanus.
Pemerintah akan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mencegah dampak kemarau ini semakin berlarut-larut, terutama terkait daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pangan serta BBM.
"Satu diantara solusi yang akan dilakukan adalah memberikan subsidi ongkos angkut. Pemerintah akan menyediakan fasilitas anggaran untuk jasa transportasi agar harga BBM tetap stabil di pasaran, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak, seperti Long Apari dan Long Pahangai," paparnya.
Harga BBM dibeberapa wilayah seperti Long Apari menurut Steohanus saat ini melonjak hingga Rp25 Ribu sampai Rp30 Ribu per liter, jauh di atas harga normal yang berkisar Rp10 Ribu sampai Rp15 Ribu.
Melalui program subsidi ongkos angkut (SOA), diharapkan harga BBM dapat kembali stabil. Program subsidi ini akan disalurkan melalui anggaran sebesar Rp1,2 Miliar yang telah dialokasikan untuk mendukung stabilitas harga BBM di daerah-daerah terdampak.
Rakor menjadi langkah penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat Mahulu tetap terpenuhi meskipun musim kemarau masih berlanjut.
Editor: Aspian Nur