Hadi juga melakukan kegiatan kepatuhan dengan Pemkab Mahulu yang di Balai Adat Ujoh Bilang hari ini, selanjutnya meninjau enam Organisasi Perangkat D (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Mahulu yaitu, Dukcapil, Disdikbud, DPM PTSP, DPMK, Dinkes dan Dinsos..
"Kami ingin mengetahui kalau pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan khususnya pasca banjir ini," kata Hadi kepada Korankaltim.com.
Empat petinggi kampung yang ia temui mengaku mereka memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat meski ada sejumlah pelayanan yang perlu dioptimalkan.
Dari komitmen ini, Ombudsman RI Kaltim bisa menilai pemerintah kampung setempat memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
Seperti yang sudah dilakukan saat bencana banjir beberapa waktu lalu, pemerintah kampung berhasil memberi penanganan dan bagaimana memikirkan mitigasi bencana terhadap masyarakat,
Seperti memetakan tipikal warga terdampak yang masuk dalam kategori lansia maupun difabel sehingga cara mengevakuasi orang yang berkebutuhan khusus dan normal dilakukan secara berbeda.
"Itu ternyata ada kampung yang memetakan sampai ke situ. Kemudian menyiapkan tempat evakuasi yang aman supaya banjir sampai ke sana, dapur umum, mengelola bantuan-bantuan," sebutnya.
Editor: Aspian Nur
