Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin mengatakan, khusus di Long Hubung, praktik politik uang dalam suatu pesta demokrasi ditemukan paling kuat diantara lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Dia mengaku, potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dalam suatu tahapan pemilu dari lima kecamatan di Mahulu memang memiliki karakteristik kerawanan tersendiri. Apalagi dalam konteks Pilkada kali ini yang semua calonnya merupakan warga asli asal Mahulu.
"Maksudnya WNI asli Mahulu sehingga calonnya itu kan sangat dekat dengan pemilihnya. Maka potensi gesekan barang kali bisa mungkin terjadi. Tapi kami berharapnya itu pengalaman di 2020 tidak sampai keos lah kalau dari sisi kericuhan," kata pria yang biasa disapa Saal.
Saal memastikan potensi kericuhan dalam pilkada kali ini pasti akan ada, karena dalam pilkada kali ini masing-masing calon dan pasangan calon merebut kekuasaan di daerah. Sehingga titik kerawanan untuk pelanggaran politik uang pasti akan terjadi di masing-masing kampung.
"Seperti pemilu tadi, ada, yang artinya titik rawan perhatian khusus itu ya yang termasuk kampung-kampung atau kecamatan yang jauh dari jangkauan pusat informasi dari kabupaten itu. Salah satunya ya Kecamatan Long Hubung itu yang punya potensi juga," paparnya.
Ia mengatakan, alasan Bawaslu mencatat Long Hubung termasuk salah satu wilayah yang paling tinggi akan praktik politik uang karena berkaca dari trend pemilu Februari 2024 lalu yang sejumlah calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) dua saat itu cukup banyak.
"Nah justru yang di Ulu Mahakam, alasannya Ulu riam, tidak terlalu banyak walaupun peserta banyak juga yang curi-curi waktu tanpa sesuai prosedur. Kayak kampanye tidak memberi tahu, sembunyi-sembunyi itu ada juga. Tapi Kalau catatan kami yang money politik justru di kecamatan di ilir, Long Hubung," sebut Saaludin.
Atas hal ini, Saaludin menjelaskan fokus penekanan Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan pengawasan pemilu partisipatif, yang artinya Bawaslu merangkul beberapa pihak terkait.
Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), organisasi pemuda, petinggi, aparatur kampung, hingga jajaran Bawaslu Mahulu untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
"Jadi masyarakat itu kita edukasi bahwa mereka aktif juga melaporkan jika ada dugaan-dugaan. Karena yang paling tahu di lingkungan mereka kan, masyarakat. Makanya soal pengawasan partisipatif itu terus kami galangkan," jelasnya.
Dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan yang Bawaslu sudah programkan yaitu melakukan sosialisasi sebanyak dua kali di masing-masing kecamatan kemudian kampung hingga kabupaten melalui jajaran ad-hoc.
Hal ini diharapkan Bawaslu Mahulu akan terus berjalan dalam kontestasi pilkada di Mahulu pada tahun ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Karena Saaludin mengaku bahwa timnya juga terus menerus melakukan pendekatan persuasif dengan peserta pemilu.
Editor: Maruly Z
