Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu (BPS Mahulu) mencatat data mikro angka kemiskinan di kabupaten itu menunjukkan tren menurun.

Tahun 2021 angka kemiskinan di kabupaten termuda di Kalimantan Timur ini berada pada angka 11,90 persen, di tahun 2022 dan 2023 turun menjadi 11,55 hingga 11, 38 persen.

Meski tren menurun namun pemkab tetap terus gencar melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai angka 9,83 persen. Target capaian ini sudah diusulkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.

Satu diantara usaha yang diperjuangkan Pemkab Mahulu adalah pemanfaatan Alokasi Dana Khusus (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran karena ini termasuk dalam program Presiden RI Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan yakni stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial.

Untuk memperlancar program pemerintah yang ada, Pemkab Mahulu belum lama ini melakukan rekonsiliasi tim terpadu lintas sektor terkait penerima bantuan, didorong melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk mencapai data yang tepat sasaran.

Dikonfirmasi Korankaltim.com Rabu (17/4/2024) hari ini, Kepala Dinsos P2PA Honorata Yulita Husun menyampaikan data kemiskinan di Mahulu sejak tahun 2019 belum pernah di update karena dirinya dan timnya tidak memiliki password untuk mengakses aplikasi tersebut.

"Jadi karena kurang lebih lima tahun tidak diupdate data kemiskinan, kami dari Dinsos P2PA  akhirnya menyurati melalui bupati kepada Kemensos untuk diberikan password," ungkap Husun.

Dinsos P2PA sudah bisa menggelar rekonsiliasi serta sosialisasi aplikasi tersebut kepada 50 pemerintah kampung.  "Kami sudah sosialisasikan ke semua kampung. Harapannya setiap kampung bisa meng-update data mereka supaya misalnya kalau ada warga yang meninggal bisa segera diketahui," papar Husun.

Dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini diharapkan dapat membantu dalam hal pendataan mengingat selama ini  permasalahan yang dialami adalah ketidaktahuan akan warga yang sudah meninggal namun tidak segera dilaporkan.

“Selama ini kalau ada yang meninggal, kemudian tidak terdata akhirnya bansosnya tidak kami salurkan," ungkap Husun.

Editor: Aspian Nur