"Mungkin ada selisihnya nanti di dalam penyampaian setelah audit, pasti akan ada selisih yang finalnya. Sehingga untuk saat ini kami menyatakan pasti SiLPA, kita belum bisa. Tapi kalau untuk 2024 kita sudah menetapkan SiLPA itu kurang lebih Rp522 miliar," terangnya.
Dia menyebut, besaran itu kemungkinan akan disesuaikan dengan hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di tahun ini yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Sementara itu, untuk sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2023 disebutnya mencapai Rp2,1 miliar. "Kurang lebih Rp2,1 miliar. Nah, untuk realisasi sementara ini, itu kurang lebih 76,51 persen untuk realisasi belanjanya," terang Andi.
Adapun untuk pendapatan yang diperoleh Pemkab Mahulu disebutnya mencapai 122 persen, yang berarti melebihi dari target. "Ya cuma ini ‘kan masih rekonsiliasi, kita belum menyampaikan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik Final) karena untuk penyampaian LKPD kan paling lambat 31 Maret," jelasnya.
Pihaknya pun terus mempercepat penyelesaian laporan keuangan, sebagaimana hal itu sesuai yang diedarkan oleh BPK RI untuk dimajukan pelaporan pada 4 Maret 2024 mendatang.
"Menghimbau untuk seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota di lingkungan Provinsi Kaltim itu bisa menyampaikan nanti paling lambat tanggal 4 Maret," pungkas Andi.
Editor: Maruly Z