Padahal, di Mahulu terdapat lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari.
Dari lima kecamatan itu, tiga penyuluh KB yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) ini justru ditempatkan di Kecamatan Long Hubung, Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari.
Sementara untuk dua kecamatan lainnya yaitu Laham dan Long Bagun hanya dibantu tenaga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat dalam hal memberikan penyuluhan terkait KB.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mahulu, Petronela Tugan melalui Kepala Bidang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), Rita Supratiwingsih kepada Korankaltim.com, Rabu, (24/1/2024) hari ini.
Rita mengaku, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penyuluhan terkait KB ini justru sangat kurang. Apalagi bagi daerah yang letak geografisnya dominan berjarak seperti di wilayah kabupaten termuda di Kaltim ini.
"Kalau di kota ya, kayak di Samarinda atau Balikpapan itu kan 1 PKB bisa memegang 2 atau 3 desa. Sementara di sini 3 kecamatan 3 orang," sebut Rita.
Sehingga dia mengatakan tiga orang dalam tiga kecamatan itu masih sangat kurang, dan dia berharap bahwa dari lima kecamatan yang ada terdapat satu penyuluh KB lagi.
"Harusnya itu minimalnya 5 kecamatan itu ada 5 PKB, terus kecamatan yang banyak kampungnya itu harusnya ada lagi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) nya," harapnya.
Sementara untuk biaya operasional bagi para penyuluh KB ini malah tidak disediakan. Sehingga sejak 2018 akhir, pihaknya memberikan kebijakan untuk para penyuluh KB yang ada di kecamatan tersebut untuk digabungkan ke Puskesmas.
Dengan harapan, ketika pihak Puskesmas setempat melakukan kunjungan ke desa-desa, maka penyuluh KB juga bisa mengambil waktu untuk memberikan penyuluhan terkait KB kepada masyarakat.
"Jadi mereka ikut ke kampung-kampung itu bukan saja mereka memberi imunisasi atau pemeriksaan kehamilan tapi mereka juga memberikan penyuluhan terkait masalah keluarga berencana," tutup Rita.
Editor: Maruly Z