Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah perdesaan. Pada periode sama, penduduk miskin di wilayah perdesaan justru menurun sebanyak 630 jiwa. Jumlahnya dari 27.540 jiwa menjadi 26.910 jiwa. “Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di desa masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Tina.
Penduduk yang masuk kategori miskin dikarenakan pengeluaran per kapita setiap bulannya di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selama September 2020 sampai Maret 2021, ada kenaikan GK sekitar Rp16 ribu. Yakni dari Rp694.964 menjadi Rp710.994. “52.860 penduduk Kaltara yang masuk kategori miskin karena pengeluaran mereka setiap bulan di bawah Garis Kemiskinan senilai Rp710.994 itu,” jelasnya.
GK di daerah perkotaan tercatat lebih mahal dibandingkan daerah perdesaan. Pada periode Maret 2021, GK di perkotaan sebesar Rp739.267. Sedangkan di perdesaan sebesar Rp665.963. GK di desa dan kota terpaut Rp73 ribu. “Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah di perdesaan,” ujarnya.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Ada dimensi lain yang juga perlu diperhatikan pemerintah. Yaitu Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar jarak kemampuan penduduk miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Pada Maret 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kaltara naik dari 0,859 menjadi 0,872.
“Semakin indeks kedalaman kemiskinan meningkat, maka semakin sulit kemampuan penduduk keluar dari kemiskinan,” sebut Tina. Indeks keparahan kemiskinan adalah jarak atau ketimpangan kemampuan pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka membutuhkan upaya pengentasan yang lebih kompleks dari pemerintah. “Pada Maret 2021, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Yaitu dari 0,186 menjadi 0,177,” jelasnya lagi.
Fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi angka kemiskinan di periode Maret 2021. Dalam periode ini, pertumbuhan ekonomi di Kaltara mengalami kontraksi negatif atau penurunan. Dibanding triwulan I tahun sebelumnya, perekonomian Kaltara turun 1,91 persen. Melemahnya perekonomian bisa turut mempengaruhi munculnya penduduk miskin baru di suatu daerah.
Perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok juga mayoritas mengalami kenaikan. Antara lain daging ayam ras, cabai rawit, angkutan laut, rokok kretek filter, air kemasan, beras, susu kental manis, minyak goreng dan rokok kretek. “Kenaikan harga komoditas pokok mempengaruhi naiknya Garis Kemiskinan. Ini secara tidak langsung menyebabkan semakin banyak penduduk rentan miskin yang jatuh ke dalam kemiskinan,” papar Tina.
Pada Maret 2021 juga masih ada penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Jumlahnya mencapai 52.952 orang atau 10,01 persen dari total penduduk usia kerja yang ada. Dampak paling besar dirasakan oleh 46.043 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kemudian, sebanyak 3.441 penduduk menjadi sementara tidak bekerja. Lalu, ada 2.576 penduduk yang menjadi pengangguran. Terakhir, ada 892 penduduk yang menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK).
“Pandemi Covid yang berdampak pada penduduk usia kerja mempengaruhi kemampuan finansial mereka untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari. Hal ini juga berimbas terhadap angka kemiskinan yang terjadi,” ungkap Tina. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang terus terjadi di Kalimantan Utara, bisa menjadi sinyal kontradiktif anggaran yang telah dikucurkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mengantisipasi penduduk miskin baru selama pandemi covid-19.
Dari dokumentasi Koran Kaltara yang merangkum kucuran dana pemulihan ekonomi dari APBN di triwulan I 2021, tercatat ada 30.568 warga Kaltara yang terdata dan mendapatkan insentif dari Program Kartu Prakerja. Nominal yang diberikan pemerintah mencapai Rp108,52 miliar. Tidak hanya itu, ada sejumlah program lain yang juga diberikan.
Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima 13.803 keluarga dengan anggaran Rp10,64 miliar. Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 15.543 orang dengan anggaran Rp9,12 miliar. Adalagi Program Kartu Sembako untuk 23.574 warga dengan anggaran Rp9,36 miliar. Terakhir, ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diterima 10.342 keluarga dengan anggaran Rp4,51 miliar.
Total anggaran perlindungan sosial yang dikucurkan untuk bidang perlindungan sosial sendiri mencapai Rp142,15 miliar. Munculnya warga miskin baru memang tidak sepenuhnya menandakan anggaran pemulihan ekonomi tidak menunjukkan tajinya. Ini bisa dilihat dari penurunan angka peningkatan dalam dua periode terakhir. Yakni dari 3.200 orang menjadi 900 orang, dan 160 orang di pendataan terakhir.
Namun, penting bagi pemerintah untuk kembali mengawal kucuran anggaran pemulihan ekonomi yang ditujukan untuk mencegah warga miskin baru. Pemerintah, utamanya, penting untuk menjamin dana bantuan tersalur tepat sasaran. Yakni bagi individu yang rentan dalam hal finansial selama pandemi berlangsung.
Selain itu, upaya pencegahan warga miskin baru dari dana perlindungan sosial juga perlu didukung dari penerima bantuan itu sendiri. Berdasarkan statement yang disampaikan Kepala Kanwil DJPb Kaltara, ada sebagian penerima bantuan yang justru lebih memilih menyimpan uang mereka. Ini bisa berimbas pada indikator kemiskinan yang diukur oleh BPS.
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di korankaltara.com hari Kamis 15 Juli 2021 dengan judul Penduduk Miskin Terus Bertambah
