Persoalan pembiayaan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kukar saat menerima aspirasi DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kukar dan PD Wanita Islam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kukar, Selasa (3/11/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar dari Fraksi Golkar, Sri Muryani menilai kesempatan santri untuk mengikuti ajang nasional harus mendapat perhatian bersama. Sebab, PORSADIN bukan sekadar kompetisi olahraga dan seni, melainkan juga ruang bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta hasil pembinaan pendidikan keagamaan di daerah.
Menurutnya, kendala pendanaan yang dihadapi FKDT perlu dicarikan jalan keluar agar para peserta tidak kehilangan kesempatan membawa nama baik Kukar.
“Jangan sampai persoalan biaya justru menjadi penghalang bagi anak-anak kita yang sudah memiliki kesempatan untuk tampil di tingkat nasional. Mereka sudah berproses dan berlatih, sehingga perlu ada kepedulian bersama agar perjuangan para santri ini bisa mendapatkan dukungan,” kaya Sri Muryani dikonfirmasi Korankaltim.com, Kamis (5/11/2026).
Sri Muryani juga memandang keterlibatan perusahaan melalui dukungan tanggung jawab sosial menjadi salah satu alternatif yang bisa dimaksimalkan. Terlebih, Kukar memiliki banyak perusahaan yang beroperasi dan dapat berkontribusi terhadap kegiatan sosial, pendidikan, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV dipimpin Hamdiah Z didampingi Sri Muryani dan Muhammad Idham. Turut hadir Plt Sekretaris DPRD Kukar, Lukman.
Perwakilan FKDT Kukar memaparkan kebutuhan pembiayaan transportasi dan akomodasi untuk mengirimkan kontingen santri mengikuti PORSADIN tingkat nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selain itu, PD Wanita Islam juga menyampaikan rencana keberangkatan perwakilan organisasi untuk menghadiri Muktamar ke-13 di Jakarta.
Dalam pembahasan, Muhammad Idham dan Lukman menjelaskan bahwa bantuan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Kukar belum dapat diakomodasi pada tahun anggaran ini. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyusunan APBD Perubahan 2026 yang telah rampung.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV tidak ingin aspirasi yang disampaikan berhenti sebatas pembahasan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menerbitkan surat rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar agar dapat mempertimbangkan bantuan pembiayaan keberangkatan para santri.
Sri Muryani berharap langkah tersebut dapat membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung kegiatan positif generasi muda.
“Harapan kami perusahaan-perusahaan di Kukar bisa ikut memberikan perhatian. Ini merupakan kegiatan positif untuk anak-anak daerah. Dukungan yang diberikan bukan hanya membantu keberangkatan, tetapi juga menjadi bentuk investasi terhadap pengembangan generasi penerus Kukar,” tambahnya.
Selain mencari solusi untuk kebutuhan mendesak, Komisi IV juga mengingatkan FKDT agar menyiapkan proposal kegiatan lebih awal untuk kebutuhan tahun berikutnya. Perencanaan yang disampaikan sejak awal akan memudahkan proses pengawalan dan pembahasan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Melalui langkah tersebut, DPRD Kukar berharap kegiatan pembinaan santri dan organisasi keagamaan tetap mendapatkan perhatian. Sebab, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, serta pengembangan bakat generasi muda,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Persoalan pembiayaan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kukar saat menerima aspirasi DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kukar dan PD Wanita Islam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kukar, Selasa (3/11/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar dari Fraksi Golkar, Sri Muryani menilai kesempatan santri untuk mengikuti ajang nasional harus mendapat perhatian bersama. Sebab, PORSADIN bukan sekadar kompetisi olahraga dan seni, melainkan juga ruang bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta hasil pembinaan pendidikan keagamaan di daerah.
Menurutnya, kendala pendanaan yang dihadapi FKDT perlu dicarikan jalan keluar agar para peserta tidak kehilangan kesempatan membawa nama baik Kukar.
“Jangan sampai persoalan biaya justru menjadi penghalang bagi anak-anak kita yang sudah memiliki kesempatan untuk tampil di tingkat nasional. Mereka sudah berproses dan berlatih, sehingga perlu ada kepedulian bersama agar perjuangan para santri ini bisa mendapatkan dukungan,” kaya Sri Muryani dikonfirmasi Korankaltim.com, Kamis (5/11/2026).
Sri Muryani juga memandang keterlibatan perusahaan melalui dukungan tanggung jawab sosial menjadi salah satu alternatif yang bisa dimaksimalkan. Terlebih, Kukar memiliki banyak perusahaan yang beroperasi dan dapat berkontribusi terhadap kegiatan sosial, pendidikan, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV dipimpin Hamdiah Z didampingi Sri Muryani dan Muhammad Idham. Turut hadir Plt Sekretaris DPRD Kukar, Lukman.
Perwakilan FKDT Kukar memaparkan kebutuhan pembiayaan transportasi dan akomodasi untuk mengirimkan kontingen santri mengikuti PORSADIN tingkat nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selain itu, PD Wanita Islam juga menyampaikan rencana keberangkatan perwakilan organisasi untuk menghadiri Muktamar ke-13 di Jakarta.
Dalam pembahasan, Muhammad Idham dan Lukman menjelaskan bahwa bantuan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Kukar belum dapat diakomodasi pada tahun anggaran ini. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyusunan APBD Perubahan 2026 yang telah rampung.