"Pembentukan Pansus ini kan kita berbicara tentang lingkungan, berkaitan juga dengan tandatangan yang dibuat oleh gubernur asli atau tidaknya, jangan sampai gubernur tidak tahu kalau tandatangannya dipalsukan," ucapnya, Minggu (9/10/2022).
Selain itu, ia juga turut mendorong supaya kejadian ini dapat menjadi evaluasi seluruh pihak untuk dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pekerjaannya, seperti pada 21 IUP palsu.
Politisi asal Partai Golkar itu menyebutkan diantaranya aktifitas pertambangan sudah ada yang berjalan dan ada pula yang belum. "Nah jika ada yang sudah, ini kan kita bisa evaluasi lagi sudah sejauh mana proses perizinannya, kan kita tidak pernah tahu ini, maka dari itu kita pernah mengusulkan untuk pembentukan Pansus," jelasnya.
Diakuinya, persoalan ini sudah berlangsung sejak lama, namun urgensi untuk pembentukan Pansus menurutnya tak ada kata terlambat, sebab hal-hal penting yang akan menjadi kerja Pansus setidaknya memberikan penegasan agar kedepannya tak ada hal serupa kembali terjadi.
"Urgensinya masih tetap ada walaupun persoalan ini sudah lama, namun yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan lingkungan serta penegasan proses perizinan yang harus ditempuh sebelum aktifitas dijalankan," tandasnya. (Adv)
Penulis: Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin
