Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, seluruh tahapan mulai dari alokasi anggaran hingga penetapan pemenang lelang telah tuntas. Tetapi, pengerjaan di lapangan masih tertahan penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak pelaksana yang belum diselesaikan
"Lebaran 2027 tahun depan wahana waterboom ini sudah bisa dinikmati masyarakat, anggaran sudah tersedia dan proses lelangnya juga sudah selesai, saat ini tinggal kontrak yang harus dituntaskan," kata Rendi, Rabu (4/11/2026).
Rendi menegaskan, akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menangani kendala administrasi tersebut agar tidak mengulur waktu pembangunan terlalu jauh kedepannya.
Selain itu, kondisi waterboom juga menjadi perhatian Pemkab Kukar, dari hasil tinjuan dilapangan ada beberapa kebocoran di sejumlah bangunan namun tidak terlalu parah, sehingga kondisi itu dapat diperbaiki mandiri.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembenahan dan perbaikan fisik bangunan tersebut mencapai Rp2,5 Miliar. Langkah perbaikan ini sangat penting demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung saat wahana beroperasi.
Mengenai operasional, pemerintah daerah turut membuka kemungkinan pengelolaan waterboom diserahkan kepada satu perusahaan maupun pihak yang mengelola kawasan Pulau Kumala. "Untuk alternatif lainnya, fasilitas itu dapat dikerjasamakan lewat skema penyewaan," ucapnya.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar mendorong agar aset dan fasilitas yang telah tersedia jangan sampai dibiarkan tanpa fungsi. Penyelesaian pembangunan perlu kepastian pengelolaan dan diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan Pulau Kumala sebagai destinasi rekreasi masyarakat. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, seluruh tahapan mulai dari alokasi anggaran hingga penetapan pemenang lelang telah tuntas. Tetapi, pengerjaan di lapangan masih tertahan penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak pelaksana yang belum diselesaikan
"Lebaran 2027 tahun depan wahana waterboom ini sudah bisa dinikmati masyarakat, anggaran sudah tersedia dan proses lelangnya juga sudah selesai, saat ini tinggal kontrak yang harus dituntaskan," kata Rendi, Rabu (4/11/2026).
Rendi menegaskan, akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menangani kendala administrasi tersebut agar tidak mengulur waktu pembangunan terlalu jauh kedepannya.
Selain itu, kondisi waterboom juga menjadi perhatian Pemkab Kukar, dari hasil tinjuan dilapangan ada beberapa kebocoran di sejumlah bangunan namun tidak terlalu parah, sehingga kondisi itu dapat diperbaiki mandiri.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembenahan dan perbaikan fisik bangunan tersebut mencapai Rp2,5 Miliar. Langkah perbaikan ini sangat penting demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung saat wahana beroperasi.
Mengenai operasional, pemerintah daerah turut membuka kemungkinan pengelolaan waterboom diserahkan kepada satu perusahaan maupun pihak yang mengelola kawasan Pulau Kumala. "Untuk alternatif lainnya, fasilitas itu dapat dikerjasamakan lewat skema penyewaan," ucapnya.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar mendorong agar aset dan fasilitas yang telah tersedia jangan sampai dibiarkan tanpa fungsi. Penyelesaian pembangunan perlu kepastian pengelolaan dan diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan Pulau Kumala sebagai destinasi rekreasi masyarakat. (Adv)
Editor: Aspian Nur