Padahal Bontang sudah memberi Bankeu ke provinsi Rp5.4 miliar, untuk subsidi guru SMA, SLB, SMK swasta, dimana masing masing guru SMA diberi anggaran Rp500 ribu, dan satu siswa SMA swasta disubsidi Rp300 ribu. "Kenapa Bontang yang beri? Itu semua tanda cinta nya Bontang dengan warganya karena tidak mendapat bantuan dari propinsi dan seharusnya ini tanggungjawab dan urusannya provinsi, tapi mereka tidak punya uang," kata Neni.
Kondisi penerimaan Bankeu yang sangat minim dibanding kabupaten/kota se Kaltim diakui Neni, sudah berlangsung tiga tahun ini. "Ini sudah 3 tahun sejak saya jadi walikota dan sangat Irasional hanya 0.0006 persen dari 1.3 trilyun," ucap Neni lagi masih dengan nada kecewa.
Sementara Nur Salam mempertanyakan fungsi wakil rakyat Bontang di provinsi Salam mengaku kecewa berat dan menilai, wakil rakyat yang d provinsi, tidak punya power dan daya juang tinggi di DPRD provinsi. "Tidak ada rasa malu wakil kita di provinsi. Tidak ada kepedulian sama sekali terhadap daerah sendiri. Anehnya mereka masih minta dukungan warga Bontang untuk pileg 2019," sebut Salam.
Ketua Komisi I Agus Haris pun menimpali, bankeu Rp10 miliar sangat tidak rasional. Pasalnya, Pemkot Bontang sudah membantu SLTA Rp5 miliar lebih, dan hanya Bontang yang sejak awal komitmen dengan SLTA sejak berlakunya UU 23 tahun 2014. "Kemana wakil rakyat kita di provinsi?" tanya Agus Haris.
Terpisah, Ketua KKSS Kaltim yang juga mantan walikota Bontang dua periode Sofyan Hasdam juga mengaku sangat kecewa. Menurutnya, lagi-lagi Kota Bontang diperlakukan tidak adil. "Dari Rp 1,3 triliun dana bantuan keuangan yang dibagi dari APBD Kaltim ke seluruh Kabupaten dan Kota ternyata kota Bontang hanya kebagian Rp 10 milyar (tidak sampai 1 persen). Sementara daerah lain ada yang memperoleh lebih dari Rp 300 milyar. Pertanyaan saya , dimana wakil kita di DPRD Propinsi Kaltim ?. Atau mereka tidak merasa mewakili Bontang ?" pungkas Sofyan Hasdam.
Penulis. Cholisoh
Editor: Aspian Nur
