Langkah tersebut tidak sekadar menjadi upaya mendeteksi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memastikan aparatur yang berada di garis terdepan pelayanan publik memiliki integritas dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan upaya pemberantasan narkotika harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Menurutnya, aparatur kampung memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan perilaku yang baik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat diminta menjauhi narkoba, sementara aparaturnya justru tidak memberikan teladan,” ucap Gamalis.
Pemeriksaan urine tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dilakukan secara bertahap di sejumlah kecamatan hingga seluruh aparatur kampung di Kabupaten Berau dapat diperiksa.
Gamalis mengingatkan agar hasil pemeriksaan awal tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sebab, konsumsi obat-obatan tertentu untuk keperluan medis berpotensi memengaruhi hasil tes.
Karena itu, setiap peserta yang memiliki riwayat penggunaan obat medis diminta menyampaikannya kepada petugas agar hasil pemeriksaan dapat dianalisis secara tepat. “Kalau ada hasil yang mengarah positif, harus dipastikan terlebih dahulu penyebabnya. Jangan sampai terjadi kesimpulan yang keliru,” papar Gamalis.
Apabila pemeriksaan lanjutan memastikan adanya penyalahgunaan narkotika, Pemkab Berau akan berkoordinasi dengan DPMK untuk menentukan langkah penanganan. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah rehabilitasi melalui fasilitas yang tersedia di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Pemeriksaan serupa telah dilakukan di sejumlah wilayah dan akan terus diperluas. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau, seluruh aparatur kampung ditargetkan dapat terjangkau program tersebut.
Pemkab Berau berharap pemeriksaan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga membangun kesadaran aparatur untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga perilaku dan integritas orang-orang yang menjalankannya. “Aparatur harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, karena kepercayaan publik juga dibangun dari integritas aparaturnya,” pungkas Gamalis.
Editor: Aspian Nur
Langkah tersebut tidak sekadar menjadi upaya mendeteksi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memastikan aparatur yang berada di garis terdepan pelayanan publik memiliki integritas dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan upaya pemberantasan narkotika harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Menurutnya, aparatur kampung memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan perilaku yang baik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat diminta menjauhi narkoba, sementara aparaturnya justru tidak memberikan teladan,” ucap Gamalis.
Pemeriksaan urine tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dilakukan secara bertahap di sejumlah kecamatan hingga seluruh aparatur kampung di Kabupaten Berau dapat diperiksa.
Gamalis mengingatkan agar hasil pemeriksaan awal tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sebab, konsumsi obat-obatan tertentu untuk keperluan medis berpotensi memengaruhi hasil tes.
Karena itu, setiap peserta yang memiliki riwayat penggunaan obat medis diminta menyampaikannya kepada petugas agar hasil pemeriksaan dapat dianalisis secara tepat. “Kalau ada hasil yang mengarah positif, harus dipastikan terlebih dahulu penyebabnya. Jangan sampai terjadi kesimpulan yang keliru,” papar Gamalis.
Apabila pemeriksaan lanjutan memastikan adanya penyalahgunaan narkotika, Pemkab Berau akan berkoordinasi dengan DPMK untuk menentukan langkah penanganan. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah rehabilitasi melalui fasilitas yang tersedia di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Pemeriksaan serupa telah dilakukan di sejumlah wilayah dan akan terus diperluas. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau, seluruh aparatur kampung ditargetkan dapat terjangkau program tersebut.
Pemkab Berau berharap pemeriksaan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga membangun kesadaran aparatur untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga perilaku dan integritas orang-orang yang menjalankannya. “Aparatur harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, karena kepercayaan publik juga dibangun dari integritas aparaturnya,” pungkas Gamalis.