2 menit baca4 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Berau disiapkan untuk menjalani inspeksi guna memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan kebersihan.
Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan.
Pemerintah daerah ingin memastikan penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah porsi, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi para siswa.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kualitas makanan harus menjadi perhatian utama seluruh penyedia layanan. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak tersebut tidak boleh bergeser menjadi sekadar peluang bisnis bagi pihak penyedia.
Ia menyoroti pentingnya kualitas bahan pangan, kebersihan peralatan makan, hingga variasi menu yang disajikan. Sebab, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi kebutuhan gizi sekaligus layak dikonsumsi.
“Jangan sampai orientasi program ini hanya mencari keuntungan. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan bersih,” tegasnya, Rabu (4/11/2026).
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pangan, melakukan pengawasan secara langsung terhadap kualitas makanan. Tidak hanya melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga dengan melihat kondisi nyata di lapangan.
Sekolah pun diminta mengambil peran dalam mengawasi makanan yang diterima siswa, sehingga apabila ditemukan sajian yang tidak sesuai standar dapat segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan inspeksi terhadap 14 SPPG tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sebenarnya telah dilakukan sejak Satgas dibentuk pada 2025. Namun, verifikasi kembali diperlukan untuk memastikan seluruh penyedia layanan memenuhi ketentuan, termasuk kelengkapan administrasi dan kesiapan fasilitas.
Pemeriksaan nantinya tidak hanya menyasar makanan yang telah siap dibagikan. Tim juga akan menelusuri proses pengelolaan pangan sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan di dapur, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Kami ingin pemeriksaan ini benar-benar menyentuh proses di lapangan, mulai dari bahan baku, pengolahan, sampai distribusi makanan,” ujarnya
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 17 SPPG di Berau, dengan empat unit di antaranya belum beroperasi. Selain itu, fasilitas SPPG di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri juga belum dimanfaatkan, sedangkan sejumlah dapur yang telah berjalan dibangun secara mandiri oleh pihak vendor.
Pengembangan layanan MBG di Berau juga masih berlanjut. Dari target awal 30 SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat rencana pengembangan hingga 42 unit. Empat calon SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Bertambahnya jumlah dapur tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Sebab, perluasan jangkauan program harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas pangan.
Pemkab Berau berharap inspeksi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh penyedia layanan agar segera memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
“Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi maupun porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas asupan gizi yang diterima anak-anak,” tutupnya.
Editor: Erwin
Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan.
Pemerintah daerah ingin memastikan penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah porsi, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi para siswa.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kualitas makanan harus menjadi perhatian utama seluruh penyedia layanan. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak tersebut tidak boleh bergeser menjadi sekadar peluang bisnis bagi pihak penyedia.
Ia menyoroti pentingnya kualitas bahan pangan, kebersihan peralatan makan, hingga variasi menu yang disajikan. Sebab, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi kebutuhan gizi sekaligus layak dikonsumsi.
“Jangan sampai orientasi program ini hanya mencari keuntungan. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan bersih,” tegasnya, Rabu (4/11/2026).
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pangan, melakukan pengawasan secara langsung terhadap kualitas makanan. Tidak hanya melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga dengan melihat kondisi nyata di lapangan.
Sekolah pun diminta mengambil peran dalam mengawasi makanan yang diterima siswa, sehingga apabila ditemukan sajian yang tidak sesuai standar dapat segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan inspeksi terhadap 14 SPPG tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sebenarnya telah dilakukan sejak Satgas dibentuk pada 2025. Namun, verifikasi kembali diperlukan untuk memastikan seluruh penyedia layanan memenuhi ketentuan, termasuk kelengkapan administrasi dan kesiapan fasilitas.
Pemeriksaan nantinya tidak hanya menyasar makanan yang telah siap dibagikan. Tim juga akan menelusuri proses pengelolaan pangan sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan di dapur, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Kami ingin pemeriksaan ini benar-benar menyentuh proses di lapangan, mulai dari bahan baku, pengolahan, sampai distribusi makanan,” ujarnya
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 17 SPPG di Berau, dengan empat unit di antaranya belum beroperasi. Selain itu, fasilitas SPPG di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri juga belum dimanfaatkan, sedangkan sejumlah dapur yang telah berjalan dibangun secara mandiri oleh pihak vendor.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pengembangan layanan MBG di Berau juga masih berlanjut. Dari target awal 30 SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat rencana pengembangan hingga 42 unit. Empat calon SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Bertambahnya jumlah dapur tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Sebab, perluasan jangkauan program harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas pangan.
Pemkab Berau berharap inspeksi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh penyedia layanan agar segera memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
“Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi maupun porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas asupan gizi yang diterima anak-anak,” tutupnya.
Editor: Erwin
1.225 kali dibaca
Pusat gempa berada di darat 40 km timur laut Sigi
04 Nov 2026, 14:56:34 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 4 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.18
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
