2 menit baca3 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau langsung dihadapkan pada target kinerja setelah resmi dilantik Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Gedung Balai Mufakat pada Selasa (3/11/2026).
Tak sekadar mengisi kekosongan jabatan, pelantikan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Berau untuk mendorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahkan, para pejabat baru diberikan waktu sekitar tiga bulan untuk membuktikan kemampuan mereka melalui capaian kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sri Juniarsih menegaskan, masa awal kepemimpinan di masing-masing OPD harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan internal, memetakan persoalan, menyusun skala prioritas, hingga memastikan program kerja berjalan sesuai target.
Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja.
“Jabatan bukanlah sebuah hadiah atau tempat mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan hasil nyata,” tegasnya.
Tantangan pemerintahan saat ini membutuhkan pemimpin OPD yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah percepatan realisasi fisik dan keuangan anggaran. Ia meminta para pejabat memastikan setiap program tidak berhenti pada perencanaan maupun penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, koordinasi lintas OPD juga dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh pejabat diminta menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret.
“Bekerjalah secara profesional dan bertanggung jawab. Jadilah pemimpin dalam organisasi yang mampu membawa organisasinya menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga memberikan penekanan berbeda kepada masing-masing pejabat sesuai bidang tugasnya. Kepala Satpol PP, misalnya, diminta memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban, termasuk menyiapkan langkah penertiban pada jam-jam rawan, terutama malam hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan diminta mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan, termasuk kakao. Kepala Dinas Pangan diharapkan mampu memperkuat komunikasi dengan petani untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Adapun Kepala DPPKBP3A diminta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Sedangkan Sekretaris DPRD diharapkan mampu memastikan pelayanan terhadap kebutuhan kelembagaan dan kegiatan DPRD berjalan optimal.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat menjaga profesionalisme dan tidak membawa kepentingan politik ke dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pengisian lima jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan hasil uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Berau.
Adapun lima pejabat yang dilantik yakni Desmus Erisya, sebagai Sekretaris DPRD Berau, Risma Rosehan, sebagai Kepala Satpol PP, Aidil Fitri, sebagai Kepala DPPKBP3A, Tri Anggoro Raharjo sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Arif Rudi Hermawan sebagai Kepala Dinas Pangan.
Kelima pejabat tersebut sebelumnya menduduki jabatan sekretaris, kepala bidang, maupun jabatan struktural lainnya di lingkungan Pemkab Berau.
Sri Juniarsih berharap, penempatan pejabat baru ini mampu memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Berau.
“Jabatan yang diberikan harus dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Maksimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Tak sekadar mengisi kekosongan jabatan, pelantikan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Berau untuk mendorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahkan, para pejabat baru diberikan waktu sekitar tiga bulan untuk membuktikan kemampuan mereka melalui capaian kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sri Juniarsih menegaskan, masa awal kepemimpinan di masing-masing OPD harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan internal, memetakan persoalan, menyusun skala prioritas, hingga memastikan program kerja berjalan sesuai target.
Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja.
“Jabatan bukanlah sebuah hadiah atau tempat mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan hasil nyata,” tegasnya.
Tantangan pemerintahan saat ini membutuhkan pemimpin OPD yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah percepatan realisasi fisik dan keuangan anggaran. Ia meminta para pejabat memastikan setiap program tidak berhenti pada perencanaan maupun penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, koordinasi lintas OPD juga dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh pejabat diminta menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret.
“Bekerjalah secara profesional dan bertanggung jawab. Jadilah pemimpin dalam organisasi yang mampu membawa organisasinya menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga memberikan penekanan berbeda kepada masing-masing pejabat sesuai bidang tugasnya. Kepala Satpol PP, misalnya, diminta memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban, termasuk menyiapkan langkah penertiban pada jam-jam rawan, terutama malam hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan diminta mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan, termasuk kakao. Kepala Dinas Pangan diharapkan mampu memperkuat komunikasi dengan petani untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Adapun Kepala DPPKBP3A diminta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Sedangkan Sekretaris DPRD diharapkan mampu memastikan pelayanan terhadap kebutuhan kelembagaan dan kegiatan DPRD berjalan optimal.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat menjaga profesionalisme dan tidak membawa kepentingan politik ke dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pengisian lima jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan hasil uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Berau.
Adapun lima pejabat yang dilantik yakni Desmus Erisya, sebagai Sekretaris DPRD Berau, Risma Rosehan, sebagai Kepala Satpol PP, Aidil Fitri, sebagai Kepala DPPKBP3A, Tri Anggoro Raharjo sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Arif Rudi Hermawan sebagai Kepala Dinas Pangan.
Kelima pejabat tersebut sebelumnya menduduki jabatan sekretaris, kepala bidang, maupun jabatan struktural lainnya di lingkungan Pemkab Berau.
Sri Juniarsih berharap, penempatan pejabat baru ini mampu memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Berau.
“Jabatan yang diberikan harus dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Maksimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
1.223 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 42 km Timur Laut Ruteng, Manggarai
03 Nov 2026, 18:43:49 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Selasa, 3 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.18
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
