Penulis : Indri

KORANKALTIM.COM,  TANJUNG REDEB — Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Berau diperketat. Pertamina Patra Niaga menyoroti kepatuhan lembaga penyalur dalam memastikan BBM bersubsidi diterima kendaraan yang sesuai dengan data penerima pada sistem Subsidi Tepat.

Sales Branch Manager (SBM) III Fuel Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga Hermawan Bagus mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap ketersediaan BBM, tetapi juga proses verifikasi sebelum pengisian.

Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus mencocokkan QR Code Subsidi Tepat dengan kondisi fisik kendaraan yang datang. Langkah tersebut menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Verifikasi harus dilakukan sebelum transaksi untuk memastikan QR Code sesuai dengan kendaraan,” ujar Hermawan.

Pertamina telah melakukan sosialisasi kepada lembaga penyalur, khususnya pengawas dan operator SPBU, mengenai kewajiban menjalankan prosedur verifikasi tersebut.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data pada QR Code dan kendaraan, transaksi pengisian tidak boleh dilanjutkan. Petugas diminta mengambil langkah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Penguatan pengawasan itu juga berlanjut pada sisi pembinaan. Pertamina telah memberikan surat pembinaan kepada empat SPBU di Kabupaten Berau sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

Pembinaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola, pengawas, dan operator SPBU dalam menjalankan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Hermawan menegaskan, ketepatan sasaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina dan pengelola SPBU. Masyarakat sebagai pengguna juga memiliki peran dengan menggunakan QR Code Subsidi Tepat sesuai data dan peruntukannya. “QR Code harus digunakan oleh konsumen dan kendaraan yang sesuai dengan data,”  kata Hermawan lagi.

Diharapkan pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi di Berau. “Kami ingin penyaluran subsidi tetap tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” tutupnya.

Editor: Aspian Nur