Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas kondisi fiskal daerah, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hak daerah atas dana transfer dari pemerintah pusat dan dinilai penting ditengah masih adanya dana transfer yang belum sepenuhnya tersalurkan ke daerah.
Pemkab Berau memastikan telah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan Purbaya, namun pemerintah daerah tidak dapat menentukan target hasil pertemuan karena harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD dan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa meminta dan menentukan target. Tergantung kemampuan APBD Kabupaten Berau," jelas Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.
Nilai kurang salur tidak sama untuk setiap daerah. Besarannya bergantung pada hak masing-masing pemerintah daerah berdasarkan mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat.
Pertemuan dengan Purbaya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan waktu penyaluran dana yang masih menjadi hak daerah. “Kami berharap hak daerah dapat disalurkan sesuai ketentuan," ucap Sri.
Sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan daerah. APBD diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pemprov Kaltim sendiri masih memiliki kekurangan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp1,9 Triliun hingga mendekati Rp2 Triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Editor: Aspian Nur
