Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menghadapi ancaman serius pada puncak musim kemarau 2026 setelah tercatat sebagai salah satu dari 20 daerah dengan suhu udara terpanas di Indonesia. 

Suhu di wilayah tersebut bahkan sempat mencapai 36,2 derajat Celsius dan menyentuh puncak 37,1 derajat Celsius, kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Situasi tersebut diperkirakan semakin berat seiring peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) menuju fase positif yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Masyahadi Muhdi, mengatakan peningkatan suhu udara sejalan dengan bertambahnya jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau di wilayah Berau. Dalam beberapa hari terakhir terdapat sekitar 30 titik panas, sedangkan selama sepekan jumlahnya berkisar antara 35 hingga 70 titik setiap hari.

Menurutnya, musim kemarau diperkirakan berlangsung sejak Juli hingga Oktober dengan puncak pada Agustus dan September. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

“Agustus hingga September merupakan puncak kemarau. Masyarakat harus lebih berhati-hati karena risiko kebakaran meningkat,” ujar Masyahadi kepada Korankaltim.com, Kamis (6/8/2026).

BPBD Berau juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas yang menggunakan api di area terbuka. 

Imbauan juga mencakup larangan membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar.

“Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan hindari aktivitas yang dapat memicu api,” tegasnya.

Selain mengingatkan masyarakat, BPBD juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Sejak pemisahan kelembagaan dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), pengelolaan pos pemadam berada di bawah Damkar, sementara BPBD berperan sebagai koordinator penanganan bencana.

Dalam penanganan karhutla, BPBD bekerja sama dengan Damkar, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), TNI, Polri, relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran.

BPBD sebelumnya juga telah mengundang pelaku usaha pada pertengahan Juli lalu untuk memperkuat dukungan penanggulangan karhutla, khususnya di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sejumlah kecamatan yang dinilai paling rawan mengalami karhutla meliputi Teluk Bayur, Sambaliung, Tabalar, Pulau Derawan, Biatan, dan Talisayan. Sementara Kecamatan Segah dan Kelay masih relatif aman karena curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi.

Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, BPBD mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Saat ini instansi tersebut hanya memiliki sekitar 10 personel, jauh di bawah kebutuhan ideal sebanyak 30 personel untuk cakupan wilayah Kabupaten Berau.

Selain itu, keterbatasan anggaran bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendala dalam mengerahkan tim ke lokasi kebakaran yang berada jauh dari Tanjung Redeb.

“Kami harus menghitung apakah perlu mengirim tim dari Tanjung Redeb atau cukup dikoordinasikan dengan petugas yang sudah berada di lokasi,” ungkapnya.

Pasalnya, setiap laporan karhutla terlebih dahulu dinilai oleh Manggala Agni sebelum diputuskan jumlah personel yang diterjunkan. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan berlangsung efektif di tengah keterbatasan personel dan anggaran operasional.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan keterbatasan yang ada, kolaborasi menjadi kunci,” pungkasnya.

Editor: Erwin