Penulis : Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan pada tahun 2025 ini kembali berlangsung, diawali dari Kecamatan Sambaliung.

Selasa (11/2/2025) pagi tadi, Musrenbang perdana di Berau tersebut berlangsung di halaman kantor Kecamatan Sambaliung, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Said mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang tak bisa hadir, Wakil I DPRD Berau Subroto, Camat Sambaliung Ahmad Jupri serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berau.

Ahmad Jupri menjelaskan, secara keseluruhan ada 899 usulan hasil dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kampung di Kecamatan Sambaliung, menurun 129 usulan dibandingkan tahun 2024 lalu yakni sebanyak 1.024 usulan.

Semua usulan tersebut sudah terangkum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia yang terbagi menjadi 605 usulan pada bidang pembangunan fisik, 104 usulan dalam bidang ekonomi, 123 usulan bidang sosial budaya dan 67 usulan bidang pemerintahan.

Dari semua usulan tersebut, Kelurahan Sambaliung menjadi kelurahan yang paling banyak mengusulkan yakni 331 usulan. Lalu Kampung Suaran 105 usulan dan Kampung Pilanjau sebanyak 70 usulan dan Kampung Pegat Bukur menjadi kampung dengan usulan paling sedikit yakni sebanyak 16 usulan.

“Kalau dilihat semua rangkumannya sangat banyak usulan yang disampaikan oleh semua kampung, tetapi kami harap apa yang sudah menjadi usulan prioritas masing-masing kampung dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah,” kata Jupri kepada Korankaltim.com disela Musrenbang.

Sementara Muhammad Said menyebut, proses pembangunan di Bumi Batiwakkal telah berkembang dengan signifikan. Bahkan pembangunan tersebut dirasakan pula oleh Kecamatan Sambaliung. Di era transformasi ekonomi, banyak upaya yang dilakukan oleh pemkab, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, pendidikan dan pangan. "Tentu pembangunan ini, harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah," kata Said.

Semua usulan yang telah disampaikan memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda. Melalui Musrenbang ini, diharapkan menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang ada.

"Terlebih di awal 2025 pemkab mendapat “kado” dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Itu akan berdampak pada program-program termasuk pembangunan fisik. Jadi kalau kami belum maksiamal memberikan di tahun ini, tolong bersabar," ucap Said.

Editor: Aspian Nur