Penulis : */Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau terpilih menjadi percontohan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Hal tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Tahun 2024 di Ballroom Hotel Palmy Exclusive Tanjung Redeb, Rabu (24/7/2024).

Bertemakan Percepatan Penyusunan Dokumen dan Implementasi Integrated Area Developed (IAD) pada areal kehutanan sosial untuk pembudayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, rakor dibuka Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Joko Istanto.

Joko Istanto menyampaikan rakor ini sebagai upaya konsolidasi dan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan provinsi kaltim khususnya dalam hal pengelolaab perhutanan sosial.

Dikatakannya, luasan perhutanan sosial di Kaltim mencapai 325 ribu hektar ataub178 unit. Namun, dari luasan tersebut, baru 25 persen yang telah berjalan.  Banyak sebab yang mengakibatkan belum berjalan sepenuhnya, seperti persoalan yang terjadi di lapangan, sarana dan prasarana yang terbatas, akses menuju hutan yang cukup jauh, sumber dana yang terbatas dan belum terintegrasi dengan potensi lain.

"Sehingga, melalui rakor ini kami berharap percepatan penyusunan dokumen IAD dapat berjalan dengan lancar. Targetnya sampai 2030, namun kita upayakan tahun 2025 dokumen IAD ini sudah tersusun," kata Joko.

Sementara Sri Juniarsih Mas mengatakan pemerintah daerah terus berupaya dalam pengelolaan perhutanan di Kabupaten Berau. Salah satu yang telah dijalankan yakni program karbon hutan Berau. Saat ini sekitar 77 kampung yang mendapatkan dana karbon senilai Rp350 Juta.

Tak hanya itu, total perhutanan sosial di Kabupaten Berau telah mencapai 98 ribu hektar sehingga, ia berharap langkah ini bisa dilanjutkan oleh daerah lain, seperi Kelay dan wilayah pesisir. "Dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) kami jalankan melalui program Sigap Sejahtera yang nantinya akan memberikan pendampingan bagi setiap kampung dalam pengelolaan potensi daerah masing-masing," ucap Sri.

Akmal Malik menjelaskan dalam pengelolaan perhutanan sosial dibutuhkan kerja sama oleh seluruh pihak terkait. Mulai dari pemerintah provinsi, daerah, pemerintah kampung, perusahaan hingga masyarakat. "Ini bukan sekedar menjalankan program saja, tapi saling mendukung satu sama lain," kata Akmal.

Editor: Aspian Nur