Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat koordinasi dengan perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, dan sektor usaha lainnya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Bagus, keterlibatan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan sumber daya besar diperlukan untuk mendukung upaya pemadaman, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ia menilai, pemerintah daerah dapat menginisiasi pertemuan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang beroperasi di Kaltim, untuk merumuskan langkah konkret penanganan karhutla.
“Panggil saja KPC, Gunung Bayan, Pertamina, termasuk perusahaan perkebunan sawit. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah bencana ini,” ujarnya pada Minggu (25/10/2026).
Bagus menilai, kontribusi dunia usaha dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional pemadaman, termasuk pelaksanaan rekayasa cuaca dan pemadaman melalui udara.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya.
Menurut dia, Kaltim memiliki potensi sumber daya ekonomi yang besar dari sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan minyak. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung penanganan bencana lingkungan apabila dikoordinasikan secara baik.
Bagus mencontohkan, kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk mendukung rekayasa cuaca dan pemadaman dari udara semestinya dapat diupayakan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Ia juga menyoroti perlunya penggunaan peralatan pemadaman yang sesuai dengan kondisi kebakaran. Menurutnya, penanganan kebakaran yang meluas hingga ratusan hektare tidak cukup hanya mengandalkan mobil tangki berkapasitas terbatas, tetapi perlu didukung sarana pemadaman udara, seperti helikopter, apabila kondisi dan kebutuhan di lapangan memungkinkan.
“Ini hanya masalah inisiatif dan koordinasi. Gubernur akan sangat mudah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai kemampuan masing-masing daerah,” jelasnya.
Bagus juga menyinggung kebakaran di kawasan Bukit Soeharto yang menurutnya memiliki karakteristik khusus karena terdapat batu bara di bawah permukaan tanah.
Ia mengingat kejadian kebakaran di kawasan tersebut pada 1997, ketika area di sekitar jalan poros terbakar dalam luasan yang cukup besar.
Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di kawasan itu membutuhkan pendekatan yang tepat, termasuk memahami karakteristik lahan dan sumber api.
Karena itu, ia menilai koordinasi tidak boleh hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar penanganan karhutla berjalan terpadu.
Bagus menegaskan, upaya penanggulangan bencana lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam Kaltim juga diharapkan berkontribusi dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
Selain dukungan pendanaan dan peralatan, Bagus mendorong pelaksanaan rekayasa cuaca sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi kekeringan dan menekan risiko meluasnya kebakaran.
Ia mencontohkan pelaksanaan rekayasa cuaca oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, upaya serupa dapat dipertimbangkan untuk wilayah Kaltim dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi cuaca.
Bagus berharap pemerintah provinsi segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pihak terkait, sehingga dukungan sumber daya dan pendanaan dapat dihimpun secara terkoordinasi.
Ia menekankan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Kaltim, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah lain di Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Saya menyampaikan ini bukan mengatasnamakan Wakil Wali Kota, tetapi sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang terdampak, termasuk masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Menurut Bagus, keterlibatan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan sumber daya besar diperlukan untuk mendukung upaya pemadaman, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ia menilai, pemerintah daerah dapat menginisiasi pertemuan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang beroperasi di Kaltim, untuk merumuskan langkah konkret penanganan karhutla.
“Panggil saja KPC, Gunung Bayan, Pertamina, termasuk perusahaan perkebunan sawit. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah bencana ini,” ujarnya pada Minggu (25/10/2026).
Bagus menilai, kontribusi dunia usaha dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional pemadaman, termasuk pelaksanaan rekayasa cuaca dan pemadaman melalui udara.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya.
Menurut dia, Kaltim memiliki potensi sumber daya ekonomi yang besar dari sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan minyak. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung penanganan bencana lingkungan apabila dikoordinasikan secara baik.
Bagus mencontohkan, kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk mendukung rekayasa cuaca dan pemadaman dari udara semestinya dapat diupayakan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Ia juga menyoroti perlunya penggunaan peralatan pemadaman yang sesuai dengan kondisi kebakaran. Menurutnya, penanganan kebakaran yang meluas hingga ratusan hektare tidak cukup hanya mengandalkan mobil tangki berkapasitas terbatas, tetapi perlu didukung sarana pemadaman udara, seperti helikopter, apabila kondisi dan kebutuhan di lapangan memungkinkan.
“Ini hanya masalah inisiatif dan koordinasi. Gubernur akan sangat mudah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai kemampuan masing-masing daerah,” jelasnya.
Bagus juga menyinggung kebakaran di kawasan Bukit Soeharto yang menurutnya memiliki karakteristik khusus karena terdapat batu bara di bawah permukaan tanah.
Ia mengingat kejadian kebakaran di kawasan tersebut pada 1997, ketika area di sekitar jalan poros terbakar dalam luasan yang cukup besar.
Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di kawasan itu membutuhkan pendekatan yang tepat, termasuk memahami karakteristik lahan dan sumber api.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Karena itu, ia menilai koordinasi tidak boleh hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar penanganan karhutla berjalan terpadu.
Bagus menegaskan, upaya penanggulangan bencana lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam Kaltim juga diharapkan berkontribusi dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
Selain dukungan pendanaan dan peralatan, Bagus mendorong pelaksanaan rekayasa cuaca sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi kekeringan dan menekan risiko meluasnya kebakaran.
Ia mencontohkan pelaksanaan rekayasa cuaca oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, upaya serupa dapat dipertimbangkan untuk wilayah Kaltim dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi cuaca.
Bagus berharap pemerintah provinsi segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pihak terkait, sehingga dukungan sumber daya dan pendanaan dapat dihimpun secara terkoordinasi.
Ia menekankan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Kaltim, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah lain di Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Saya menyampaikan ini bukan mengatasnamakan Wakil Wali Kota, tetapi sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang terdampak, termasuk masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di darat 44 km barat Kab. Aceh Tamiang
25 Okt 2026, 14:40:01 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Minggu, 25 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.36
Dzuhur
11.59
Ashar
15.15
Maghrib
18.03
Isya
19.12
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
