Penulis: Muhammad Solih Januar
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan terdapat empat skema pembiayaan yang dikerahkan untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ibu kota baru tersebut.
Keempat skema tersebut mencakup porsi APBN sebesar Rp48,8 triliun, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp134 triliun, investasi swasta sebesar Rp74 triliun, serta hibah antarnegara.
Teranyar, pemerintah mengamankan proyek KPBU bernilai sekitar Rp6 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan hunian aparatur dan infrastruktur penunjang.
“KPBU ini bukti bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN. KPBU juga merupakan bentuk dukungan pemerintah, karena tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan tidak akan bisa berjalan. Pembayarannya dilakukan secara berkala setelah proyek beroperasi,” ujar Basuki Hadimuljono, Rabu (14/10/2026).
Proyek KPBU senilai Rp6 triliun tersebut mencakup pembangunan 8 tower rumah susun (rusun) serta 109 unit rumah tapak. Fisik pengerjaan ditargetkan mulai berjalan pada Februari 2027 dan diproyeksikan rampung pada Mei 2028.
Guna memuluskan skema penjaminan dan pendanaan KPBU berikutnya, OIKN menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sektor yang kini tengah didorong masuk ke dalam usulan KPBU berikutnya meliputi pembangunan jalan kawasan hingga infrastruktur utilitas (multi-utility tunnel/MUT).
Terkait dengan pengajuan tambahan anggaran APBN sebesar Rp15,8 triliun, Basuki memproyeksikan pencairannya baru akan terealisasi pada awal tahun depan.
“Untuk tambahan anggaran Rp15,8 triliun itu diperkirakan setelah Januari 2027,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Keempat skema tersebut mencakup porsi APBN sebesar Rp48,8 triliun, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp134 triliun, investasi swasta sebesar Rp74 triliun, serta hibah antarnegara.
Teranyar, pemerintah mengamankan proyek KPBU bernilai sekitar Rp6 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan hunian aparatur dan infrastruktur penunjang.
“KPBU ini bukti bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN. KPBU juga merupakan bentuk dukungan pemerintah, karena tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan tidak akan bisa berjalan. Pembayarannya dilakukan secara berkala setelah proyek beroperasi,” ujar Basuki Hadimuljono, Rabu (14/10/2026).
Proyek KPBU senilai Rp6 triliun tersebut mencakup pembangunan 8 tower rumah susun (rusun) serta 109 unit rumah tapak. Fisik pengerjaan ditargetkan mulai berjalan pada Februari 2027 dan diproyeksikan rampung pada Mei 2028.
Guna memuluskan skema penjaminan dan pendanaan KPBU berikutnya, OIKN menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sektor yang kini tengah didorong masuk ke dalam usulan KPBU berikutnya meliputi pembangunan jalan kawasan hingga infrastruktur utilitas (multi-utility tunnel/MUT).
Terkait dengan pengajuan tambahan anggaran APBN sebesar Rp15,8 triliun, Basuki memproyeksikan pencairannya baru akan terealisasi pada awal tahun depan.
“Untuk tambahan anggaran Rp15,8 triliun itu diperkirakan setelah Januari 2027,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 53 km utara Ruteng, Manggarai
14 Okt 2026, 17:30:57 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 14 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.39
Dzuhur
12.01
Ashar
15.13
Maghrib
18.04
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
