Kondisi ini, menurutnya, menuntut kepala daerah memiliki kemampuan tata kelola pemerintahan atau statecraft yang mumpuni.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, perubahan geopolitik global kini berdampak langsung ke daerah, seperti fluktuasi harga energi dan inflasi pangan. Dampak tersebut membuat daerah tidak lagi bisa bekerja secara konvensional.
“Apa yang terjadi di tingkat global bisa langsung terasa di daerah. Tantangannya jelas berbeda dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewajiban mengawal berbagai program prioritas pemerintah pusat. Keberhasilan kepala daerah kini diukur dari sejauh mana program tersebut berjalan efektif.
Sementara di level lokal, kepala daerah dituntut menepati janji politik sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Global, nasional, dan lokal ini tiga tantangan yang tidak mudah,” tegasnya.
Untuk menjawab situasi tersebut, Bima Arya memperkenalkan konsep statecraft yang menjadi penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut, pemimpin daerah tidak cukup hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga harus handal dan terampil dalam mengeksekusi kebijakan. “Pemimpin harus mampu bekerja cepat, efektif, dan bisa dipercaya,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya inovasi daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti melalui optimalisasi reklame, pengelolaan parkir, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, kolaborasi lintas daerah dinilai menjadi kunci dalam menangani isu-isu strategis, seperti pengendalian inflasi, tanpa harus terhambat prosedur formal antar kelembagaan.
“Kerja sama sektoral sering kali lebih cepat dibandingkan pendekatan kelembagaan formal,” ucapnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir langkah konkret yang dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya di Kalimantan yang menjadi wilayah strategis seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Harapannya, ada agenda yang bisa langsung ditindaklanjuti menjadi aksi nyata,” pungkasnya.
Editor: Erwin