Mereka datang menggunakan pesawat TNI AU yang akan mendarat langsung di Bandara Internasional IKN yang menjadi penanda dimulainya rangkaian peninjauan MPR RI di kawasan inti pemerintahan, sekaligus melihat langsung kesiapan akses utama menuju IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, ini merupakan yang ke dua kalinya MPR RI ke IKN serta menjadi yang pertama legislatif pertama yang mendarat di Bandara IKN.
"Yang kedua ini cukup spesial, karena MPR menjadi legislatif pertama yang mendarat langsung di Bandara IKN," kata Basuki.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan, dalam kunjungan ini Ahmad Muzani hadir bersama para wakil ketua, diantaranya Bambang Soesatyo, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno dan Rusdi Kirana serta pimpinan fraksi dan alat kelengkapan MPR lainnya.
“Kunjungan ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh terkait kesiapan IKN, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam mendukung rencana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan tersebut,” ujarnya.
Penggunaan Bandara IKN sebagai titik kedatangan menjadi bagian penting dalam kunjungan tersebut, mengingat bandara merupakan akses utama menuju kawasan inti pemerintahan.
“Dari bandara, pimpinan MPR akan langsung menuju Kantor Otorita IKN untuk mendapatkan pemaparan terkait perkembangan pembangunan,” papar Siti.
Selanjutnya, rombongan dijadwalkan meninjau langsung lahan atau persil yang disiapkan untuk pembangunan gedung MPR di IKN. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan lokasi sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik.
Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung juga masuk dalam agenda kunjungan, di antaranya rumah sakit dan masjid, untuk memastikan layanan dasar di kawasan IKN telah siap menunjang aktivitas pemerintahan ke depan.
Sampai saat ini rencana pemindahan lembaga negara ke IKN masih menunggu arahan Presiden. Namun demikian, berbagai persiapan terus dilakukan, terutama terkait kesiapan infrastruktur. “Kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama. Kalau itu sudah siap, baru kita bisa bicara pemindahan ASN dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif,” sebut Siti lagi.
Konsep pembangunan gedung MPR di IKN sebenarnya telah disiapkan sejak 2022 melalui sayembara desain. Saat ini, perencanaan tersebut tengah disesuaikan dengan kebutuhan terbaru, termasuk mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Editor: Aspian Nur