2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Muhammad Solih Januar
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menilai putusan dalam perkara pembunuhan yang menjerat tokoh masyarakat adat Muara Kate, Misran Toni alias Imis, berpotensi memicu chilling effect bagi gerakan pembela lingkungan.
Presidium KIKA, Herdiansyah Hamzah, menjelaskan chilling effect merujuk pada situasi ketika masyarakat menjadi takut atau ragu untuk bersuara ataupun melakukan advokasi karena khawatir menghadapi tekanan atau proses hukum.
“Karena itu perkara ini penting dibaca secara hati-hati, sebab dampaknya bisa meluas pada gerakan pembela lingkungan di berbagai daerah,” ujar Castro, sapaan Herdiansyah, Minggu (8/3/2026).
Pandangan tersebut disampaikan melalui dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan KIKA kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara Nomor 256/Pid.B/2025/PN Tgt.
Menurut Castro, perkara itu tidak dapat dilihat semata sebagai kasus pidana biasa. Ia menilai kasus ini memiliki konteks lebih luas, yakni konflik agraria serta perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup dari aktivitas industri ekstraktif.
Perkara itu sendiri berakar dari konflik antara masyarakat adat Dayak Deah di Muara Kate, Kabupaten Paser, dengan perusahaan tambang batu bara.
Penolakan warga muncul karena aktivitas pengangkutan batu bara atau hauling dinilai menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan jalan hingga terganggunya sumber air masyarakat.
Warga kemudian mendirikan posko untuk menghadang truk pengangkut batu bara yang melintas di wilayah mereka. Namun, pada 14 hingga 15 November 2024 malam terjadi peristiwa kekerasan di sekitar posko tersebut yang mengakibatkan meninggalnya Rusel, yang juga merupakan bagian dari komunitas warga penolak tambang.
Dalam perkara ini, Misran Toni didakwa dengan pasal berlapis, mulai dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, hingga Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Castro juga menyoroti proses penangkapan terdakwa yang baru dilakukan delapan bulan setelah peristiwa terjadi.
“Pertanyaannya, apakah memang ada bukti baru yang muncul setelah delapan bulan atau justru ada faktor lain yang memengaruhi proses penangkapan itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
“Undang-undang sudah jelas menyebutkan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa dipidana atau digugat secara perdata,” tutupnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
