Arah kebijakan ini ditegaskan sebagai turunan Rapim Polri tingkat pusat yang harus diterjemahkan secara konkret di daerah.
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menilai, posisi strategis Kaltim menuntut kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas di tengah percepatan pembangunan.
“Daerah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan nasional. Karena itu, setiap kebijakan harus dikawal secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, teyapi juga memastikan roda distribusi dan aktivitas ekonomi berjalan tanpa gangguan.
“Situasi yang kondusif akan membuat masyarakat tenang, pelaku usaha percaya diri, dan pemerintah leluasa menjalankan programnya,” tambahnya.
Pada sektor pangan, jajaran kepolisian diminta aktif mengawal rantai distribusi bahan pokok, terutama pada momen rawan lonjakan harga. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait diperkuat untuk memastikan stok tetap tersedia.
“Kita tidak ingin ada praktik yang merugikan masyarakat. Pengawasan dilakukan sejak dari jalur distribusi hingga pasar,” tegasnya.
Ia menyebut, langkah preventif menjadi pendekatan utama agar potensi gejolak dapat dicegah sejak dini. Dalam hal ini, kehadiran anggota di lapangan harus memberi kepastian bahwa kebutuhan pokok masyarakat aman.
Sementara di sektor energi, perhatian diarahkan pada objek vital nasional dan daerah, termasuk infrastruktur migas dan kelistrikan yang menopang aktivitas industri.
“Kalimantan Timur memiliki peran strategis, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara. Stabilitas pada sektor ini menyangkut kepentingan yang lebih luas,” ujarnya.
Pengamanan dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga antisipasi potensi gangguan lain yang dapat menghambat operasional.
“Kepercayaan investor harus dijaga. Itu bagian dari tanggung jawab bersama,” lanjutnya.
Lanjut Endar, fokus ketiga diarahkan pada penciptaan ruang yang aman bagi pertumbuhan ekonomi produktif, termasuk bagi pelaku UMKM.
“Kami ingin kehadiran aparat dirasakan sebagai pelindung aktivitas usaha. Dengan rasa aman, masyarakat bisa bekerja dan berinovasi,” katanya.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat tercapai jika stabilitas sosial terjaga.
“Ketertiban masyarakat berbanding lurus dengan geliat ekonomi. Ketika situasi terkendali, peluang usaha pun terbuka lebih luas,” jelasnya.
Penegasan tiga prioritas tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan yang digelar Polda Kalimantan Timur di Gedung Mahakam. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Krido Pramono, unsur Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta jajaran pejabat utama dan kapolres se-Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan dukungan keamanan yang kuat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar agenda pembangunan berjalan selaras dan berkelanjutan,” katanya.
Senada, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menyatakan kesiapan TNI untuk terus memperkuat sinergi di lapangan.
“Kami akan terus bekerja bersama menjaga stabilitas wilayah,” tuturnya.
Editor: Erwin