3 menit baca0 kali dibaca
Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam pengelolaan sampah menyusul ketatnya penilaian Adipura 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurut Sudirman, perubahan kriteria penilaian menjadi salah satu faktor penting dalam proses evaluasi tahun ini. Jika pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebelumnya target pengurangan sampah ditetapkan sebesar 30 persen hingga 2025, maka pada RPJMN terbaru mulai 2026 target tersebut dinaikkan menjadi 50 persen.
“Selain itu, pengelolaan air lindi di TPA juga diperketat. Pak Menteri menegaskan bahwa sampah yang masuk ke TPA harus benar-benar residu, artinya sudah dipilah dari rumah tangga, diproses di TPST, dan yang dibuang ke TPA hanya sisa akhir yang tidak dapat diolah lagi,” ujarnya Jumat (13/2/2026).
Sudirman menjelaskan, penilaian Adipura 2025 dilakukan secara berlapis. Tim penilai turun ke lapangan sebanyak tiga kali dan melakukan pengecekan hingga Desember.
Hasil tersebut kemudian diperiksa inspektorat kementerian, dilanjutkan oleh deputi, hingga diverifikasi langsung oleh Menteri saat kunjungan ke Balikpapan.
Dari sekitar 514 kabupaten/kota di Indonesia, setelah dikurangi wilayah Papua, tersisa sekitar 471 daerah yang dinilai. Balikpapan masuk dalam kategori penerima Adipura dengan nilai sekitar 76. Namun hasil tersebut masih dalam tahap verifikasi akhir.
Ia mengakui terdapat beberapa titik yang dinilai belum optimal, seperti di Kampung Penisi, Pasar Baru, dan Pandan Sari. Meski demikian, ia menilai tidak tepat apabila kekurangan di beberapa titik langsung menggugurkan keseluruhan hasil.
“Tim menilai 60 titik selama satu minggu. Jika kemudian ditemukan tiga atau empat titik yang kurang bersih, apakah seluruh nilai dianggap gugur? Secara logika tentu tidak bisa digeneralisasi,” katanya.
Sudirman menekankan persoalan sampah berbeda dengan indikator statistik seperti pertumbuhan ekonomi atau jumlah penduduk. Pengelolaan sampah sangat dipengaruhi waktu, cuaca, dan perilaku masyarakat.
Pengangkutan sampah di Balikpapan, kata dia, umumnya dilakukan pukul 18.00 hingga 06.00. Jika tim turun di luar jam tersebut dan mendapati sampah di TPS, kondisi itu belum tentu mencerminkan buruknya pengelolaan.
“Misalnya saat malam hujan, warga cenderung membuang sampah keesokan paginya. Jika tim datang sebelum diangkut, bisa disalahartikan sebagai keterlambatan,” jelasnya.
DLH Balikpapan juga menyoroti pentingnya dukungan lintas kementerian. Sudirman menyarankan agar kebijakan pengelolaan sampah diperkuat melalui koordinasi dengan kementerian teknis lainnya.
Untuk pengelolaan pasar, misalnya, kewenangan berada di Dinas Perdagangan. Ia berharap Kementerian Perdagangan dapat mengeluarkan regulasi tegas yang mewajibkan setiap pasar memiliki sistem pengelolaan sampah.
Demikian pula dengan sektor perumahan dan pendidikan. Program Adiwiyata dinilai berhasil karena adanya sinergi antara DLH dan Dinas Pendidikan. Ia juga mendorong agar kementerian terkait mewajibkan setiap pengembang perumahan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sejak tahap perizinan.
“Kalau semua kementerian teknis menurunkan aturan yang kuat hingga ke daerah, maka dinas teknis punya dasar yang jelas untuk bertindak,” ujarnya.
Secara data, DLH mencatat sekitar 99 persen sampah di Balikpapan telah tertangani, sementara yang belum terkelola hanya sekitar 0,4 hingga 0,5 persen dari total timbulan sampah di wilayah seluas lebih dari 500 kilometer persegi.
Sudirman menegaskan, pihaknya menerima apapun keputusan akhir Menteri terkait Adipura. Namun ia berharap proses dan kerja keras yang telah dilakukan turut menjadi pertimbangan.
“Kalau ditemukan beberapa titik yang belum optimal, apakah 99 persen kerja yang sudah berjalan harus dianggap tidak ada? Kami tetap berkomitmen memperbaiki kekurangan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga membutuhkan waktu dan konsistensi. Pemerintah kota, bersama TNI-Polri, camat, lurah, RT, hingga kelompok PKK, terus melakukan pembinaan dan edukasi.
“Persoalan sampah ini tanggung jawab bersama. Pemerintah sebagai operator, masyarakat sebagai penghasil sampah, semua harus terlibat agar tujuan Indonesia yang bersih, sehat, dan lestari bisa terwujud,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
