2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Muhammad Solih Januar
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Bekokong di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan abelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kaltim, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kadek Adi Budi Astawa dalam jumpa pers yang digelar di Ruang Mahakam Polda Kaltim, Kamis (22/1/2026) menyampaikan, dalam kasus ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kutai Barat berinisial RS resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, RS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak jasa konsultansi perencanaan teknis pembangunan rumah sakit pada Juni 2023. Namun, nilai perencanaan teknis yang mencapai lebih dari Rp145 Miliar tidak sebanding dengan pagu anggaran tahun 2024 yang hanya dialokasikan sekitar Rp48 Miliar.
“Terhadap perbedaan signifikan tersebut, PPK tidak melakukan kajian ulang secara formal, melainkan hanya meminta penyesuaian secara lisan kepada konsultan perencana tanpa kontrak perubahan dan tanpa kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Kadek.
Selain RS, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim juga menetapkan S, Direktur PT BPA, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kadek menjelaskan, perkara ini bermula dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Bekokong Tahap I yang diduga sarat penyimpangan.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sejak tahap perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan, ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan pengadaan, pemalsuan dokumen, serta penyimpangan pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Dalam proses tender ditemukan indikasi persekongkolan, dimana perusahaan PT BPA milik tersangka S diduga digunakan oleh pihak lain dengan kesepakatan komitmen fee sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh penyedia sebagaimana tertuang dalam kontrak.
“Hasil pemeriksaan fisik juga menemukan adanya deviasi pekerjaan, baik dari sisi volume, spesifikasi teknis material, metode, hingga tahapan kerja. Bahkan progres pekerjaan tidak sebanding dengan pembayaran yang telah direalisasikan,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.168.554.186,72.
Dalam perkara ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, satu unit hard disk, satu unit tablet, tiga unit handphone, lima kartu SIM, serta uang tunai sebesar Rp70 juta.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 KUHP.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
