Kegiatan tersebut digelar di Gedung BSCC Dome, Senin (22/12/2025) malam tadi yang menjadi wujud akuntabilitas Pemkot Balikpapan kepada publik terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, Kepala Dinas Sosial Pemprov Kaltim Andi Muhammad Ishak, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai stakeholder.
Selain pejabat pemerintahan, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Kota Balikpapan sebagai bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai tahun 2025 sebagai periode transisi yang menuntut kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan peran strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus gerbang utama Kalimantan Timur.
“Balikpapan memiliki posisi penting, bukan hanya sebagai penyangga IKN, tetapi juga sebagai beranda Kalimantan Timur. Karena itu pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif,” kata Hasanuddin.
DPRD Kaltim akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama melalui penguatan fungsi legislasi dan penganggaran.
Dukungan tersebut termasuk pada pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, khususnya akses menuju IKN. Sejumlah program prioritas Pemprov Kaltim disinggung, seperti pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan gratis, penyediaan Wi-Fi gratis di wilayah 3T, serta bantuan keagamaan bagi pengurus rumah ibadah. "Program-program tersebut perlu disinergikan dengan pemerintah kabupaten dan kota," tegasnya.
Sementara Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa expose akhir tahun menjadi ruang refleksi atas capaian dan tantangan pembangunan yang dihadapi sepanjang 2025.
“Capaian yang diraih memang belum sepenuhnya maksimal karena berbagai keterbatasan, namun kami tetap berkomitmen mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Rahmad.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025, Pemkot Balikpapan menetapkan sembilan program prioritas, salah satunya transformasi birokrasi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Rahmad mengungkapkan, hingga akhir 2025 Pemkot Balikpapan telah menyediakan 362 titik Wi-Fi gratis yang tersebar di berbagai wilayah kota. Selain itu, kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi secara terpadu.
“Transformasi birokrasi juga kami lakukan melalui inovasi layanan administrasi kependudukan, penguatan integritas aparatur sipil negara, serta penerapan nilai-nilai antikorupsi,” kata Rahmad.
Berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks integritas Kota Balikpapan tercatat sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur dengan skor 77,43 poin. “Capaian ini menjadi indikator komitmen kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” paparnya.
Rangkaian expose akhir tahun ditutup dengan penayangan video capaian kinerja Pemkot Balikpapan sepanjang 2025 yang menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik serta program pembangunan. Berbagai capaian tersebut dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.
Editor: Aspian Nur