Upaya ini dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menyeragamkan nomenklatur layanan agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Balikpapan, Andi Sri Juliarty, mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat perbedaan istilah antar daerah maupun antar lembaga yang kerap membingungkan warga. Salah satunya terkait layanan kesehatan di puskesmas.
“Di Balikpapan kita mengenal istilah Puskesmas 24 jam, sementara pusat menyebutnya Puskesmas Rawat Jalan 6. Istilah itu dulu mengikuti aturan gubernur, dan belum disesuaikan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, penggunaan istilah “24 jam” dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa puskesmas tersebut melayani pasien sepanjang waktu, meskipun tidak semua memiliki fasilitas rawat inap. Ia juga menyoroti adanya perbedaan istilah lain seperti poli fisioterapi dan rehabilitasi medik yang pada dasarnya merujuk pada layanan yang sama.
Pendampingan Kemenpan RB ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan semua nomenklatur layanan publik yang diinput ke SIPPN seragam dengan standar nasional sehingga data dapat diintegrasikan tanpa hambatan.
“Kalau istilah berbeda, layanannya sebenarnya ada tetapi tidak terbaca oleh sistem,” ujarnya.
Hingga kini, tingkat integrasi SIPPN di Balikpapan sudah mencapai 98,99 persen . Masih terdapat 11 jenis layanan yang belum terinput akibat kendala teknis seperti lambatnya jaringan dan gangguan aplikasi. Pemkot menargetkan seluruh layanan publik dapat terhubung penuh agar masyarakat bisa mengakses informasi secara lebih mudah dan transparan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkot untuk terus meningkatkan kualitas layanan pasca pendampingan ini. Salah satu langkahnya adalah mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) aktif di media sosial sebagai saluran komunikasi publik yang terbuka.
“Kami juga mengadakan lomba inovasi pelayanan dan mewajibkan semua OPD memiliki SK tim pelayanan publik,” tambahnya.
Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan prestasi Balikpapan yang baru saja meraih penghargaan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.
“Itu menjadi bukti bahwa upaya kita untuk menjaga transparansi dan kualitas pelayanan publik berada di jalur yang benar,” pungkasnya.
Editor: Erwin