"Kita ingin pendapatan daerah dari sumber daya alam ini lebih berkeadilan. Saat ini sebagian besar masuk PNBP pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nol persen," tegasnya.
Ia menyoroti potensi pendapatan yang belum optimal seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). “Kenapa kita harus duduk bersama? Agar hujannya merata. Kita harus menyatukan frekuensi,” katanya.
Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyambut baik gagasan Gubernur Harum. Ia menegaskan APPSI akan menindaklanjuti hasil rakor dengan menyurati Presiden RI dan para menteri terkait, serta merencanakan pertemuan langsung untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
"Kita ingin Indonesia sentris, dan daerah penghasil juga mendapat bagian layak untuk menyejahterakan rakyatnya," ujarnya.
Rakor ini diakhiri dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh daerah peserta, yang terdiri dari provinsi penghasil Minerba dan kehutanan. Rekomendasi tersebut akan diteruskan oleh APPSI ke pemerintah pusat.
Hadir dalam rakor antara lain Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim dan perwakilan dari Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan daerah untuk mendapatkan hak fiskal yang lebih adil dan proporsional dari kekayaan alamnya sendiri. (*/Ist/Adpimprov)
