Selaku inisiator, Gubernur Harum mengatakan pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi, berbagi pengalaman dan menyatukan langkah demi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil.
“Yang pertama bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan fiskal masing-masing provinsi,” kata Gubernur Harum di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025) kemarin.
Selanjutnya, bagaimana agar potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan bisa dikembalikan ke daerah-daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba secara berkeadilan.
Dijelaskan Gubernur Harum, potensi dana bagi hasil berasal dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selama ini, daerah mendapatkan pembagian hasil yang porsinya sedikit, bahkan ada yang nol persen.
“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini? Agar hujannya merata untuk semua daerah penghasil. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama untuk memperjuangkan ini,” kata Gubernur Harum.
Potensi pendapatan lainnya berasal dari Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hingga saat ini, penerimaan dari dua pajak ini masih belum optimal.
Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik ide dan gagasan dari Gubernur Harum.
“Kami sambut baik ide dari Kaltim untuk menginisiasi penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan dari PHT dan PKH,” kata Al Haris.
Ia berharap agar daerah penghasil mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Selaku ketua APPSI, Gubernur Al Haris akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait sebagai tindak lanjut usulan ini.
“Kita akan bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegas Gubernur Al Haris.
Pada rakor ini peserta yang berasal dari provinsi daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba menandatangani rekomendasi hasil rakor, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APPSI ke Presiden RI.
Tampak hadir, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Riau, Sultra, Sulteng, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. (*/her/sul/ky)
