Otorita IKN, di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola yang lebih baik dan proses birokrasi yang lebih efisien.
Penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadikan skema KPBU kian diminati, baik oleh investor nasional maupun global.
Sebagai hasil konkret, dua proyek sektor hunian telah memasuki tahap transaksi. Proyek pertama adalah pembangunan delapan tower hunian bagi ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, yang mencakup 288 unit rumah bertipe 190 m². Proyek kedua adalah pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
Keduanya telah mendapatkan persetujuan skema Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
“Ini adalah awal penting yang menandai realisasi nyata dari KPBU unsolicited di IKN,” ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono melalui siaran pers tertulis, Minggu (8/6/2025).
Tak hanya proyek-proyek awal, beberapa nama besar investor kini tengah mematangkan keterlibatan mereka. Investor domestik seperti Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti–Truba, serta pemain asing seperti Konsorsium IJM–CHEC dan Maxim, telah menyelesaikan atau tengah memfinalisasi studi kelayakan untuk proyek hunian berikutnya.
Ketiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C\&T–Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest–Promec–Ozturk Holdings pun telah mengantongi Letter-to-Proceed (LtP).
Jika seluruh rencana berjalan mulus, sektor hunian di IKN berpotensi menyerap investasi hingga Rp63,3 triliun, dengan kontribusi dari investor berbagai negara seperti Turki, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, dan Spanyol.
Sektor infrastruktur lainnya pun menunjukkan geliat serupa. Proyek Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) misalnya, saat ini diminati oleh lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia. Total potensi investasi sektor ini mencapai Rp71,8 triliun, dengan porsi sebesar Rp55 triliun berasal dari investor asing.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebutkan bahwa sembilan calon investor lainnya masih menunggu proses seleksi untuk proyek hunian dengan skema AP unsolicited. Mereka akan diarahkan untuk berpartisipasi melalui tender terbuka atau skema solicited guna menjaga keseimbangan alokasi pendanaan antarsektor.
“Besarnya animo ini menjadi sinyal kuat bahwa KPBU telah menjadi model investasi yang dipercaya dunia usaha, karena tata kelola yang kuat dan proses yang transparan,” tandasnya.
Ke depan, KPBU diharapkan tak hanya mempercepat pembangunan fisik IKN, tetapi juga memperkuat landasan tata kelola pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Skema ini menjadikan IKN bukan hanya sebagai proyek negara, melainkan sebagai peluang nyata bagi kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta.
Editor: Erwin