Langkah ini menjadi bagian dari upaya terpadu menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim investasi di wilayah yang tengah berkembang pesat sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang digelar di Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Sabtu (10/5/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) dan dihadiri jajaran kementerian, aparat keamanan serta unsur pemerintah daerah.
“Sebanyak 51,5 persen permasalahan di kawasan industri berasal dari ormas yang menyalahgunakan legalitasnya. Ini harus menjadi perhatian bersama karena dapat menghambat investasi,” ujarnya Mayjen Heri dalam siaran pers tertulis Minggu (11/5/2025).
Satgas Terpadu ini merupakan tindak lanjut dari hasil rakor sebelumnya di Kemenko Polhukam, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan lingkungan usaha yang kondusif.
Kodam VI/Mulawarman melalui Kasdam Brigjen TNI Ari Aryanto menyatakan siap bersinergi dengan Polda Kaltim, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait dalam pelaksanaan tugas Satgas.
“Kami siap mendukung penuh langkah-langkah terpadu untuk menindak tegas ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya,” tandasnya.
Polda Kaltim sendiri telah membentuk Satgas internal dan menjalankan Operasi Pekat Mahakam II, dengan 423 kegiatan dalam periode 1–9 Mei 2025.
Di sisi lain, Kesbangpol Provinsi Kaltim melaporkan bahwa dari 3.468 ormas yang terdaftar sejak 2007, hanya 931 yang masih aktif dan terus dibina melalui dialog, pelatihan serta mediasi.
Sinergi seluruh unsur ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam meredam gangguan keamanan yang menghambat pembangunan dan investasi, khususnya menjelang perpindahan pusat pemerintahan ke Kaltim.
Editor: Erwin