Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Kaltimtara, Heru Narwanta menyampaikan bahwa kinerja fiskal di Provinsi Kaltim tetap optimistis dengan fokus kepada peningkatan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Melalui beberapa program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis yang telah diuji coba di tiga kabupaten/kota," katanya dalam rilis tertulis, Selasa (29/4/2025).
Sedangkan untuk Penerimaan Perpajakan telah tercapai sebesar Rp4,18 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri di Kaltim tercatat sebesar Rp3,2 triliun atau 9,99 persen dari target.
"Penerimaan tersebut didominasi oleh Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang secara nominal tumbuh 46,5 persen secara tahunan (yoy)," bebernya.
Kemudian untuk Pajak Perdagangan Internasional berhasil tercapai sebesar Rp0,97 triliun atau 71,78 persen dari target. Hal ini didorong peningkatan bea masuk dan bea keluar akibat kenaikan harga referensi CPO pada Triwulan I 2025.
Sementara untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp744,6 miliar atau 35,27 persen dari target. Capaian PNBP di Kaltim masih didominasi oleh pendapatan terkait dengan transportasi batubara dan CPO, yaitu jasa kepelabuhan.
"Sedangkan dari tujuh Badan Layanan Umum yang ada di Kaltim mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp158,33 miliar," paparnya.
Selanjutnya untuk Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) realisasinya sampai dengan akhir Maret 2025 mencapai Rp2,19 triliun atau 12,94 persen dari pagu Rp16,93 triliun. "Realisasi belanja K/L ini terdiri dari Belanja Pegawai Rp0,96 triliun, Belanja Barang Rp0,35 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp0,883 triliun," urainya.
Beralih untuk Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp8,19 triliun atau 21,32 persen dari pagu Rp38,41 triliun. Realisasi TKD didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp5,87 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,52 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp0,72 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp0,81 miliar.
Terakhir untuk capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, secara agregat pada Pemerintah Daerah di Kaltim hingga bulan Maret 2025 sebesar Rp4,49 triliun yang didominasi oleh Dana Transfer.
"Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Maret 2025 sebesar Rp3,53 triliun," sebutnya.
Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi Belanja APBD sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp1,89 triliun yang didominasi oleh Belanja Operasi. (*/KK)
Editor: Aspian Nur