Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan dasar, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas.
Menurutnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan terdiri dari beberapa sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pusat, dan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kaltim.
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan berpengaruh terhadap sejumlah kegiatan di Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya yang bersumber dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sehingga APBD yang sudah disepakati sekitar Rp4,5 triliun dapat mengalami rasionalisasi setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
Perubahan ini akan diatur melalui petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yang juga akan mengatur seberapa besar pemotongan anggaran yang dilakukan.
“Jadi nanti akan keluar Peraturan Menteri Keuangan (Peremenkue) apa yang dipotong dan berapa jumlahnya. Nah berarti APBD akan menyesuaikan dalam hal ini dan akan ada rasionalisasi,” ujarnya Minggu (23/2/2025).
Meskipun demikian, Budiono menekankan bahwa pemotongan ini tidak akan memengaruhi gaji pegawai, dan prioritas tetap akan diberikan pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jika diminta untuk memberikan saran, saya lebih mengarahkan efisiensi pada kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, seperti pengadaan ATK dan perjalanan dinas. Ini penting agar pelayanan dasar tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Ke depan, lanjut Budiono, pembahasan mengenai rasionalisasi anggaran ini akan dilakukan lebih lanjut antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan.
Sehingga dengan demikian dapat diketahui kegiatan apa saja yang akan dirasionalisasi. “Dengan rasionalisasi program dari pusat, artinya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan, itu akan dibintangi atau ditandai. Dan untuk program prioritas Pemkot itu bisa saja nanti menyesuaikan kemampuan keuangan,” pungkasnya.
Editor: Erwin