2 menit baca210 kali dibaca
Penulis: David Purba
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa menyebut jaringan gas kota (jargas) adalah solusi terbaik untuk menggantikan subsidi LPG yang membebani anggaran pemerintah hingga Rp830 triliun. Saat ini, kebijakan jargas tidak menunjukkan perubahan signifikan, sementara subsidi LPG terus meningkat.
"Kami akan mendorong pemerintahan baru untuk berani mengalihkan subsidi LPG 3Kg ke pembangunan jargas kota. Kepemimpinan yang kuat dan berani diperlukan untuk mengganti subsidi LPG demi menghemat APBN," kata Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa melalui keterangan tertulisnya, Minggu (7/7/2024).
Pengembangan jargas, yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018, memiliki target 4 juta sambungan rumah (SR) hingga 2024. Namun, realisasi hingga 2024 hanya mencapai 20% dari target. Hal ini disebabkan monopoli PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang kurang melibatkan BUMD dan swasta dalam investasi jargas.
Keterbatasan jaringan pipa gas membuat konsumen bergantung pada LPG 3Kg. Konsumsi LPG 3Kg meningkat dari 6,8 juta MT pada 2019 menjadi 8,07 juta MT pada 2023, sementara konsumsi LPG non-subsidi stagnan. Biaya subsidi LPG 3Kg juga naik, dari Rp 54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp 117,8 triliun pada 2023. Total subsidi LPG dari 2019 hingga 2023 mencapai Rp 460,8 triliun, sementara impor LPG selama periode yang sama mencapai Rp 288 triliun.
Jika 50 persen dari total subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas, dengan biaya Rp 10 juta per sambungan rumah, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam lima tahun. Ini tidak hanya melebihi target RPJMN, tetapi juga mengurangi impor LPG dan menghemat devisa negara.
Fanshurullah menyarankan agar skema jargas kembali ke skema APBN yang berhasil mencapai 600 ribu SR dari 2011-2019. "Proyek strategis nasional yang lebih tepat, seperti jargas kota, perlu didukung APBN," tambahnya.
Untuk mendukung adopsi jargas, kebijakan alokasi gas dari hulu hingga distribusi perlu transparan. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian pasokan dan mendorong pengembangan sektor hilir migas. Harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial juga harus seimbang dengan harga gas hulu untuk menarik minat investasi dari swasta dan BUMD.
"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen," pungkasnya.
Editor: Supiansyah
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
