Kepala DPTHP Siti Farisyah Yana mengatakan, karena Kaltim sangat luas ditambah dengan adanya pertambahan penduduk, maka perlu dibuatkan langkah-langkah dalam pemenuhan pangan.
"Sehingga dalam pemenuhan pangan ini kami butuh dukungan, dalam hal ini pengaturan yang lebih baik karena kami tak ingin dengan adanya perkembangan permintaan yang cukup tinggi terjadi inflasi juga perubahan yang siginifikan meningkat. Itu yang harus hindari," kata Farisyah.
Karena itu dari rakor yang berlangsung tersebut pihaknya melibatkan pemerintah kota dan stakeholder lainnya, tujuannya sebagai langkah antisipasi ketika terjadi kendala seperti halnya dalam permodalan yang mana dalam kesempatan tersebut pihaknya melibatkan perbankan.
Kemudian jika ada masalah tentang kondisi alam, pihaknya juga bekerjasama dengan Kodam/IV Mulawarman. Karena memang selama ini mereka sudah difasilitas oleh Menteri Pertanian untuk bekerja sama dengan semua pihak.
Saat disinggung perihal tingkat kerawanan ketahanan pangan di Kaltim, Siti menegaskan saat ini kondisinya jauh lebih lebih baik. Sebab berdasarkan indeks ketahanan pangan tahun 2023, Kaltim berada di urutan ke-12 secara nasional.
Sementara itu Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi Kaltim, Bernatal Saragih menambahkan, sesuai dengan tema dalam kesempatan tersebut terdapat dua poin yang akan di dorong. Pertama peningkatan produksi pangan di Kaltim dan dukungan akses jalan yang bagus.
Dirinya menyadari, untuk pangan di Kaltim saat ini masih impor dan itu menurutnya harus dituntaskan bersama. Selanjutnya, berkaitan dengan logistik, dan Kaltim sangat luas dan perlu didukung dengan akses jalan yang bagus. "Dua hal ini yang harus diselesaikan. Pasalnya jika terjadi kendala pada suplai ini akan mempengaruhi inflasi dan harga pangan dan daya beli masyarakat. Dua masalah inilah yang perlu kita tuntaskan bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur," kata Bernatal.
Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang digelar oleh DPTPH Provinsi Kaltim. Ia melihat, Kaltim nantinya akan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan memang semestinya harus bisa memproduksi pangan sendiri.
DPTPH Provinsi Kaltim maupun di Kabupaten kota harus membuat neraca ketahanan pangan wilayah. Baik itu meliputi ketersediaan mulai dari produksi dan kebutuhannya. Jika kebutuhannya lebih besar dari produksi. Maka yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan daerah yang suflus penghasil pangan yang ada sekitar wilayah Kaltim maupun, di wilayah lain.
"Terpenting kedepan, yang menjadi kendala adalah luas lahan. Lahan kita memang luas, akan tetapi tidak semua cocok untuk menjadi lahan pertanian. Dan ini tantangan berat bagi kita semua. Ini harus ada kerja sama antara lintas kementerian. Baik Kementerian pertanian, badan Pangan Nasional, dan Dinas Perdagangan khusnya dalam ketahanan pangan ," ujar Indra.
Ditempat yang sama, Ketua Kelompok Subtansi Direktorat Perlindungan Dan Penyediaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Fadli Yafas menambahkan, berdasarkan data yang mereka miliki, untuk ketahanan pangan di Kaltim seiring dengan pemindahan IKN memang perlu dibenahi.
"Karena dilihat pasokan pangan itu masih mengandalkan dari luar Kaltim. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik akan berdampak kurang bagus apalagi nanti ada IKN," sebut Fadli.
Hal tersebut merupakan PR besar bagi provinsi Kaltim khusunya Dinas Pertanian untuk segera mengelola lahan yang agar lebih mengptimalkan lahan yang ada. "Dan jika perlu bisa dibuka lahan yang baru. Karena kami dari kementerian pertanian itu memberikan fasilitasi untuk membuka lahan jika diperlukan," jelasnya.
Editor: Aspian Nur
