Amanat Perpres, Perjalanan Dinas DPRD Pakai Sistem Lumpsum

BALIKPAPAN - Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengamanatkan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan secara lumpsum. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dengan menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Balikpapan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Arfiansyah telah melaksanakan sosialisasi Rancangan Perwali (Raperwali) tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, Selasa (12/12) lalu.

“Raperwali tersebut disosialisasikan agar seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sama persepsinya, baik secara administrasi maupun teknis. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam hal perjalanan dinas yang mulai diberlakukan pada 13 Desember 2023 yang lalu,” ungkapnya.

Arfi -sapaan akrab Arfiansyah menambahkan l, dasar sosialisasi Raperwali tersebut adalah hasil menghadiri undangan Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Raperwali tersebut bersama Bagian Hukum yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan pada Senin (11/12) siang. Hasil pembahasan Raperwali tersebut segera dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan ke Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, kemudian ditetapkan Wali Kota Balikpapan untuk diberlakukan mulai Rabu (13/12).

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tersebut lanjut dia, mengamanatkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain dilakukan secara at cost (sesuai dengan pengeluaran secara riil).

"Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum (sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah, Red)," pungkasnya.

Amanat Perpres, Perjalanan Dinas DPRD Pakai Sistem Lumpsum

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini