Menjadi lembaga negara yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020, Kantor Pelayanan Terbaik ke-2 Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2021, Wilayah. Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022.
KPKNL turut mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dalam Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan yang diberikan oleh Menpan RB Tahun 2022.
"Kami terus meningkatkan konsultasi publik kepada seluruh stakeholders sehingga bisa mendengarkan, menyerap dan mempelajari seluruh saran dan masukan," kata Kepala KPKNL Balikpapan, Adi Suharna usai digelarnya Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan secara hyibrid di Aula Gedung Keuangan Negara, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Rabu (6/9/2023).
Konsultasi publik, lanjut Adi Suharna, merupakan rangkaian untuk memenuhi unsur kualitas pelayanan publik yang menjadi standar KPKNL. Bahkan menjadi syarat keberlanjutan layanan dan juga komponen dalam penilaian sebagai kantor pelayanan publik terbaik.
"Kami jalani tahun ini bersama Kemenpan RB," sebutnya.
Menurutnya, komunikasi publik yang efektif dapat meningkatkan pemahaman sekaligus menjawab kebutuhan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam implementasi kebijakan.
"Survei kualitas pelayanan publik oleh Universitas Padjajaran Bandung sejak 2020 sampai 2022, hasilnya terus meningkat bahkan mendapatkan indeks 4.71 (skala 5)," sebutnya.
Capaian hasil survei ini juga tercermin dalam kinerja KPKNL yang sejak 2020 hingga 2022, indeks selalu meningkat dari 100,05 persen sampai 114,04 persen. Sehingga menghilangkan kesan bahwa birokrasi itu lamban, mempersulit dan tidak transparan.
"Sedangkan sampai dengan 31 Agustus 2023, indeks kinerja sebesar 112,93 persen," bebernya.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Toni Agus Wijaya menambahkan, Forum Konsultasi Publik untuk membangun kedekatan dengan seluruh stakeholders agar terus terwujud pelayanan publik yang prima dan tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan di KPKNL Balikpapan.
"Agar insan KPKNL terus memberikan pelayanan prima kepada para stakeholdersnya," tukas Toni.
Forum Konsultasi Publik dihadiri seluruh stakeholders mulai akademisi dari Universitas Balikpapan, perwakilan Pemkot Balikpapan, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab Paser, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Pejabat Lelang Kelas II, Apindo, Kadin dan perwakilan media massa di Kaltim.
Editor: Maruly Zainuddin