Pemutakhiran pendataan keluarga dan Siga tersebut turut melibatkan seluruh perwakilan kepala BKKBN Provinsi, Kepala OPD didampingi kementerian dan lembaga terkait, seluruh Indonesia.
Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Republik Indonesia (RI) Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan, pendataan keluarga ini dilakukan 5 tahun sekali, mulai tahun 2021 nanti hingga 2025 mendatang.
"Namun setiap saat dilakukan updating pemutakhiran data Jadi sebagi persiapan, kita lakukan workshop secara regional. Pesertanya tidak hanya jajaran BKKBN Provinsi, tetapi juga OPD Kabupaten/Kota," ujarnya kepada awak media.
Ia terangkan, pelaksanaan pemutakhiran data Ini dibagi dua regional timur dan tengah. di Kalimantan timur, dan tanggal 12 juni dilakukan di Banyuwangi Jawa Timur. Adapun penyampaian materi dalam workshop tersebut, ia katakan lebih kepada kebijakan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023.
Kemudian disampaikan juga terkait teknis, langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh OPD Kabupaten dan Kota, termasuk perwakilan BKKBN Provinsi. Hal itu menyusul, akan dimulainya pada 1 Juli pelakasanaan pendataan, sampai dengan 31 Agustus 2023 mendatang.
"Pada dasarnya workshop Ini menyiapkan data dan informasi tentang keluarga. Tujuannya pemutakhiran data keluarga ini sesungguhnya untuk mendapatkan data dan informasi tentang keluarga. Dipakai nanti untuk evaluasi perencanaan dan evaluasi program bangga rencana, akan mengukur indikator kinerjanya. Yang kedua terkait dengan stunting, untuk menyiapkan data keluarga risiko terkena stunting. Dan yang ketiga terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem," bebernya.
Lanjut ia terangkan, tahun kemarin pihaknya sudah mencakup kurang lebih 35 juta keluarga yang termutakhirkan, kemudian tahun ini ia harapkan dengan jumlah yang sama.
"Karena memang kita tidak bisa memutakhirkan semua, karena semuanya kurang lebih ada 68.470.000 keluarga. Karena persoalan pembiayaan, jadi kita ambil 30 persen untuk dilakukan updating. Prinsipnya seluruh Kabupaten dan Kota, hanya populasinya nanti wilayah-wilayah yang cakupan pendataannya rendah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kaltim Sunarto menambahkan, mengenai persiapan pemutakhiran data pihaknya telah mempersiapkan terkait pemutaran data, namun ini tidak semua wilayah.
Ia katakan, ada wilayah terpilih, khusus Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terdapat 79 Kecamatan, 265 Kelurahan/Desa.
"Selain itu, kami sudah menyiapkan sumber daya manusia, ada manajer data yang di tingkat kecamatan, Kami sudah lakukan pemetaan wilayah dan SDM. Kemudian strategi kami, ini kan tidak semua menggunakan smartphone ada beberapa yang menggunakan formulir pendataan," jelasnya.
Ia terangkan, Balikpapan, Samarinda, Bontang 100 persen menggunakan smartphone, daerah-daerah yang memang bisa dijangkau sinyal yang bagus menggunakan smartphone. "Daerah yang tidak ada sinyal, kita gunakan formulir," paparnya.
Alasan penggunaan formulir ini belajar dari pengalaman tahun lalu, sehingga pihaknya mengantisipasi keterlambatan formulir.
Ia berharap, Target pelaksanaan pendataan bisa maksimal, sehingga bisa menyelesaikan batas waktu yang sudah ditentukan oleh pusat. Pasalnya ia katakan, data ini punya batas waktu pendataan, setelah itu data itu akan digunakan oleh pemerintah pusat.
"Bahkan data ini telah disepakati dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting Nanti sumber datanya dari data pendataan keluarga 2023 ini. Untuk menghasilkan data yang falid kami gunakan pola door to door tidak dalam bentuk survei tidak dalam bentuk sampel," pungkasnya.
Editor: Rusdianto