Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peresmian pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel Kota Balikpapan, Kaltim, Kamis (23/2/2023).
"Dan setelah PPKM dicabut kita harapkan di tahun 2023 ini konsumsi masyarakat, belanja masyarakat, itu akan mengalami kenaikan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,"ujar Jokowi.
Oleh karena itu, ia katakan, kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan melimpah.
Seperti diketahui, di tahun 2022 konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 persen dan diharapkan di tahun 2024 bisa mencapai angka 5,4 persen.
"Kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut. Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan- nahan," tegasnya.
Seperti contoh hal- hal kecil yang berimbas besar yaitu event seni dan even olahraga. Karena diakuinya, belanja masyarakat ditahun 2022, yang ditahan oleh masyarakat di Bank itu berjumlah Rp 690 Triliun.
"Dana masyarakat yang ditahan dan tidak belanjakan. Artinya masyarakat ngerem, tidak ingin belanja tidak ingin datang kerestoran , tidak ingin datang ke pasar tidak datag ke toko lebih baik disimpan di Bank, dan ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat belanja bisa sebanyak banyaknya untik mendrop perekonomian kita," jelasnya.
Disamping itu ia orang nomor 1 di Indonesia ini juga katakan, diperkirakan tahun 2023 terdapat kurang lebih 3 ribu buan event dan seni. Dia menilai hal ini bagus untuk ekonomi kita.
"Sehingga kemarin saya titip ke Kapolri. Untuk izin masalah ini jangan dihambat, karena ini menyangkut belanja masyarakat yang tadi tertahan Rp690 triliun biar itu keluar. Biar masyarakat belanjakan untuk nonton konser, belanjar makan di warung di PKL atau belanja kaos olahraga dan sebagainya," bebernya.
Pasalnya, pihaknya bertemu dengan beberapa Event Organizer (EO) probelimnya kecapatan kita memberikan izin itu sangat kurang.
"Jadi saya perintahkan kepada Kapolri untuk izin itu minimal sebulan itu harus sudah keluar dan syukur dua bulan sebelumnya itu sudah bisa keluar. Tinggal yang memiliki acara bisa mempromosikan acaranya dengan baik," pungkasnya.
Editor: Rusdianto