Ketua Bidang Advokasi dan Pengorganisiran DPD GMNI Kaltim, Antonius Perada Nama menilai, perekonomian masyarakat saat ini tidak siap menghadapi kenaikkan harga BBM.
Hal ini didasari bahwa masyarakat Indonesia baru saja di terjang wabah penyakit Covid-19, dan itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya.
"Perekonomian Indonesia pada umumnya belum membaik pasca wabah Covid-19, dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok pun belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini," ujarnya, Kamis (1/9/2022)
Lanjut dia memaparkan, sejarah singkat terkait naik turun harga BBM di Indonesia, kenaikan harga BBM bukan kali pertama terjadi di Indonesia. “Hemat saya pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan harga BBM, tepatnya pada bulan Juni. Kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” jelasnya.
Cenderung kenaikan harga BBM dengan alasan untuk menyehatkan fiskal. Berdasarkan pemberitaan di media pada 2013, Menteri ESDM kala itu, Jero Wacik menyatakan jika konsumsi BBM tidak dikendalikan melalui kenaikan harga, maka konsumsi BMM sampai akhir 2013 akan menembus 53 juta Kiloliter dan beban belanja subsidi BBM berpotensi mencapai Rp250–296 triliun.
Pada 2014, tepatnya bulan November, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kenaikan BBM, khususnya Premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500.
Kala itu merupakan awal kepemimpinan Ir Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Dilansir dari pemberitaan saat itu, Jokowi mengatakan bahwasanya menetapkan kenaikan BBM merupakan suatu kebijakan yang sulit untuk sebuah bangsa, namun itu harus dilakukan.
Dan hari ini jelasnya, masyarakat Indonesia pun menghadapi kasus yang sama, yakni akan adanya penetapan harga BBM jenis pertalite, solar, pertamax yang baru, atau bahasa lain afirmatifnya adalah penyesuaian subsidi BBM. Dalilnya adalah harga minyak global.
Dari ulasan singkat di atas dia menegaskan bahwa GMNI Kaltim mendesak pemerintah harus kembali berpikir terkait kebijakan ini. Dia katakan, saat ini masyarakat sedang belajar untuk menyesuaikan keekonomian hidup pasca pandemi Covid-19, Negara malah terkesan tidak serius dalam merumuskan bahkan menjalankan suatu kebijakan yang mereka terapkan.
"Jadi menurut kami jika situasi ini terus dan dilanjutkan ataupun dipaksakan oleh pemerintah, maka GMNI Kaltim memastikan akan bersama kaum Marhaen untuk bersama-sama turun ke jalan menyerukan suara gelombang penolakan kenaikan harga BBM,"pungkasnya.
Penulis: Laeko
Editor: Maruly Zainuddin
