Dianggap Persulit Masyarakat, Komisi I DPRD Balikpapan Minta Perda IMTN Dilonggarkan

DPRD Balikpapan siap melakukan revisi mengenai mekanisme pasal-pasal dalam pengurusan IMTN tersebut dan berharap dengan adanya revisi terhadap sejumlah pasal bisa membuat proses pengurusan IMTN lebih cepat, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat.

"Masyarakat kan ingin dalam mengurus IMTN ini waktunya cepat dan tidak memakan biaya besar karena harus mengurus IMTN dan sertifikat lagi. Itu yang menjadi kendala di masyarakat," paparnya.

Laisa tak melarang untuk memastikan kepemilikan tanah itu baik itu meliputi pengecekan batas lokasi tanah atau pemilihan tanah. "Jadi ada revisi, dimana pada intinya jangan sampai IMTN itu sulit untuk kepengurusan, sedangkan masa berlaku IMTN cuma tiga tahun dan harus diperpanjang lagi," tegasnya.

Revisi juga dilakukan terkait munculnya aturan yang baru dari Kementerian Agraria kalua tanah segel bisa langsung sertifikat. "Akan tetapi segelnya juga harus memang sudah terintegrasi sudah lama di kelurahan. Kemudian yang punya tanah jelas orangnya dan statusnya identitas nya dan batas -batas tanahnya itu baru bisa. Ini juga merupakan salah satu poin yang kita masukan dalam revisi pengurusan IMTN," sebut Laisa

Penulis: Laeko

Editor: Aspian Nur

Dianggap Persulit Masyarakat, Komisi I DPRD Balikpapan Minta Perda IMTN Dilonggarkan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini