"Kalau bicara masalah spesifikasi, itukan sudah ditentukan di awal pada saat pengajuan anggaran. Jangan sudah dianggarkan baru berbicara spek lagi alasannya. E-katalog sudah jelas, kalau bikin E-katalog kan dokumen lelang sebentar saja dibuat," kata Parlindungan kepada Korankaltim.com di Kantor DPRD Balikpapan Kamis (14/7/2022) hari ini.
Ini menjadi bahan mereka untuk melakukan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Balikpapan sehingga tidak menimbulkan gejolak yang baru lagi di masyarakat.
"Masyarakat sudah disibukkan dengan anaknya masuk sekolah atau tidak, begitu masuk sekolah disibukan lagi dengan membeli seragam karena menunggu seragam gratis belum tender dan belum lelang. Masih uji laboratorium dan segala macam," paparnya.
Parlindungan mempertanyakan “kehebatan” seragam sekolah itu yang sampai harus menjalani uji laboratorium dengan alasan ada standarisasi untuk seragam sekolah.
"Tidak usah terlalu membuat sesuatu yang berlebihan, yang penting layak dipakai, kuat dan nyaman dipakai," bebernya.
RPJMD sendiri tidak dibuat pekan ini karena saat kampanye jadi calon wali kota sudah ada janji-janji itu dan begitu terpilih kemudian dilantik sudah jadi RPJMD.
Seharusnya RPJMD ini harus disikapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jangan OPD juga terlambat. "Kalau terlambat mereka berarti yang salah dong. Harusnya mereka sudah tahu. Mulainya dari bulan berapa tahun ajaran baru kapan dan tanggal berapa anak sekolah masuk," sebut Parlindungan.
Diawal pemerintah seharusnya pihak terkait sudah menunjuk beberapa penjual seragam sekolah yang sesuai dengan spesifikasi diawal sehingga anak didik ketika daftar tinggal mengukur anaknya ukurannya S, L atau XL.
"Itukan berarti sudah siap sistemnya. Tapi kalau janji tidak dibuat sistem nya. Dan di tengah jalan masyarakat mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk beli seragam itu bukan solusi," sebut Parlindungan.
Penulis: Laeko
Editor: Aspian Nur
