Hal itu terkuak dalam diskusi yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian yang dikemas dalam suasana santai pada Sabtu (14/5/2022) sore, di Cafe Hitam Manis Monumen Perjuangan Balikpapan.
Beberapa pihak menilai, rencana pembangunan IKN belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap isu tersebut.
Di mana hasil kajian oleh beberapa aktivis lingkungan masih menemukan kerusakan ekosistem di Kawasan Teluk Balikpapan. Kekhawatiran semakin menjadi ketika mega proyek itu sudah dijalankan.
Tidak hanya itu masyarakat adat juga wajib diperhatikan dalam hal kapasitas SDM saat IKN nyata terwujud.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin memaparkan bahwa pro kontra dalam pembangunan IKN merupakan hal yang wajar.
"Jadi saya sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim jadi tugasnya adalah tentu saja mendengarkan aspirasi dan memperjuangkan ya agar apa yang menjadi harapan masyarakat terwujud," katanya.
Dia menilai bahwa pembangunan IKN merupakan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak."Jadi apa yang kita lakukan melibatkan banyak hal. Sehingga diskusi seperti ini walaupun sederhana saya meyakini akan menjadi yang bermanfaat,"paparnya.
Dalam konteks pembangunan IKN dia meminta kepada semua pihak untuk dapat membuka pikiran dan menyampaikan pendapat secara terbuka apa yang dirasakan oleh masyarakat.
"Kami juga akan melakukan pertemuan diskusi secara langsung dengan warga di PPU, agar menjadi langkah konkret jadi kita ingin partisipasi kita lebih bermakna,"ujarnya.
Dalam diskusi itu, Hetifah tidak menitik beratkan kepada setuju atau tidak setuju soal IKN. Namun kepada proses yang sudah dan sedang berjalan serta mencari jalan keluar.
"Jadi dalam diskusi ini bukan pada setuju dengan tidak setuju soal IKN akan tetapi lebih kepada semuanya. Namun yang setuju tentu akan memiliki harapan dan yang tidak setuju tentu memiliki kecemasan itu semua harus dipertimbangkan,"pintanya.
Dia optimis kepada Tim Transisi IKN yang sudah terbentuk akan bekerja maksimal. "Saya optimis teman teman di Tim Transisi IKN sangat serius dalam bekerja,"harapnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Ahli Tim Transisi IKN, Wicaksono Sarosa membeberkan bahwa hasil diskusi tersebut akan menjadi pertimbangan dan diserahkan kepada Kepala Badan Otorita.
Sejumlah catatan, juga mendapat perhatian dirinya, salah satunya adalah kerusakan di mangrove Teluk Balikpapan, yang disampaikan pegiat lingkungan. Ia menduga proyek tersebut bukan bagian IKN dan tidak masuk kawasan IKN.
"Mungkin mereka pihak yang ingin memanfaatkan dari pembangunan IKN. Tapi tentu ini akan kami sampaikan ke Badan Otorita,” timpalnya.
Selain itu masalah peningkatan SDM di Kaltim Wicaksono juga menyepakati mesti ditingkatkan, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses-proses perpindahan IKN. "Termasuk keberadaan nelayan yang khawatir tergusur ini juga akan diperhatikan,” tandasnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Supiansyah