Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LDII Chriswanto Santoso mengaku prihatin atas kasus sex abuse yang menimpa anak didik baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal.
Menurutnya ada hal yang perlu dilakukan dalam pembenahan dimana berdasarkan penelitian LDII justru ditemukan minimnya pendidikan karakter kepada para stakeholder pendidikan itu sendiri.
"Ternyata justru ada sebuah kekosongan sementara ini banyak pendidikan karakter moral diberikan kepada peserta didik, namun justru tidak mengalami pendidikan tentang masalah karakter ini terkait stakeholdernya, ya gurunya, ya kepala sekolahnya ya yayasan dan karyawan malah justru tidak mendapatkan itu (pendidikan karakter) padahal merekalah yang mengeksekusi pendidikan karakter," kata Chriswanto saat berada di Balikpapan Minggu (13/2/2921) siang tadi.
Ada tiga hal menurutnya yang harus menjadi perhatian dalam menyikapi kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Pertama LDII sudah menelurkan tiga angkatan sekolah pamong, tenaga pendidik yang diberi pendidikan karakter sebelumnya terjun memberikan ilmu kepada anak didik.
"Maka dengan dasar itu kami sudah ada tiga angkatan sekolah pamong, itu sekolah yang justru dididik itu pamongnya stake holdernya yang kami didik bagaimana bisa memberikan out put yang baik ketika pendidik juga jelek maka kita bekali para pendidiknya dulu," ucapnya.
Kedua, LDII mempunyai platform aplikasi pondok karakter yang terbuka untuk umum sebagai bahan diskusi pembinaan karakter. "Harapan kami tentang pendidikan karakter ini dari stakeholder maka produknya juga akan baik," sebut Chriswanto.
Selanjutnya adalah menyangkut kurikulum pendidikan, dimana LDII melakukan pembenahan dan evaluasi kurikulum. "LDII mulai dari hulu ke hilir. Hulu kami seragamkan bagaiman supaya target pendidikan karakter jelas tidak hanya itu saja, kami selalu evaluasi sesuai kondisi kekinian," tuturnya.
Perkembangan zaman yang serba digital lanjut Chriswanto juga memengaruhi pola pikir dan perilaku baik tenaga pendidik maupun anak didik.
"Sekarang zaman digital tidak menutup para pendidika pun itu sangat intens digital selama kita lihat ada digenggaman tangankan ga keliatan baca quran atau lihat porno kita gak tahu. Di sinilah maka kita lakukan kurikulumnya kita benahi tenaga didik kepada produknya lebih baik, karakter baik jauh dari karakter apa lagi menyangkut sex abuse kita jauhkan,"harapnya.
Pemerintah khususnya aparat penegak hukum diminta untuk menindak tegas pelaku sex abuse.
"Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah satu penegakan hukum harus tetap dilakukan, ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada anak didik kita, tidak bisa main-main dengan penegakan hukum harus proporsional berkeadilan harus dilakukan," ujar Christwanto.
Selain itu adalah rehabilitasi korban sex abuse dalam hal ini bukan saja kepada korban namun juga lingkungannya.
"Harus melakukan rehabilitasi korban, korban ini kan bukan hanya saja yang dilecehkan tetapi lingkungannya juga menjadi ketakutan semua ini," pungkasnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Aspian Nur
