"Data yang diberikan oleh BPKD itukan ada 471 yang tidak bersertifikat, ternyata data yang diberikan itu setiap tahunnya tidak update. Ketika ingin membuktikan mana sertifikatnya masih mencari-cari," kata Ketua Pansus Aset DPRD, H Haris.
Pada saat tim mengecek sertifikat, ternyata di dalam sertifikat itu tertulis luas tanah 1.028 m2, sementara di lapangan harusnya luas lahan sekitar 3.000 m2.
H Haris juga mengeluhkan kelemahan data yang ada di kantor BPKD. Kemudian juga dari kinerja yang dinilai kurang profesional.
"Dia tidak memiliki pendataan yang benar-benar profesional. Ini kan aset negara bisa terjadinya kehilangan sertifikat," ucapnya.
Pihaknya juga menilai brankas penyimpanan Aset BPKD tidak sesuai standar keamanan yang baik, seperti brankas yang rawan terbakar dan juga pasword brankas diketahui oleh beberapa pegawai BPKD.
"Ternyata di sana banyak yang mengetahui PIN sehingga safety-nya kurang," bebernya.
Menurutnya, tahun ini laporan BPKD ada 151 sertifikat. Namun yang baru masuk di BPN hanya berjumlah lima sertifikat.
"Jadi kalau jumlah 470 aset satu tahun jadinya hanya 10-20 sampai kapan ini bisa selesai, kami meminta itu. Kami turun meminta pembuktian, ternyata hanya mencari satu sertifikat saja setengah mati," tandasnya.
Plt Kepala BPKD, Pujiono mengatakan dengan adanya pansus aset ini, ke depannya bisa membuat percepatan dalam sertifikasi biar terselesaikan.
"Mudah-mudahan dengan adanya pansus Kami akan mempercepat bagaimana menyelesaikan permasalahan aset, banyak sekali aset-aset kita itu baik legalitasnya, keberadaannya itu perlu kita konsolidasikan supaya keamanan dari sisi aset kita khususnya di pemerintahan kota Balikpapan ini terjamin," ujarnya.
BPKD dalam setahun ditargetkan untuk menyelesaikan sertifikasi sebanyak 150 aset yang harus bersertifikat.
"Supervisi oleh KPK kami akan patuhi itu setiap tahun. Nah kebetulan progresnya sekarang itu sangat rumit. Misalnya ukuran sekolah ini sekian kali meter, ternyata setelah diukur itu ada perubahan sedikit ukurannya itu di sertifikat kan, nah itu terus kita treatment," jelasnya.
Dengan itu, pihaknya akan terus mengejar sertifikasi aset Pemerintah sesuai dengan tujuan dari DPRD itu sendiri.
"Mudah-mudahan kemauannya dewan khususnya Pansus aset kita dapat penuhi, bagus juga dewan dari sisi pengawasannya terus menge-push kita mendorong kita untuk penanganan aset itu supaya baik, karena penanganan aset ini sudah seperti benang kusut sebenarnya," pungkasnya.
Penulis : Muhammad Rizieq
Editor : Bambang Irawan
