Setibanya di Kanim Balikpapan, Yasonna yang hadir bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Sofyan didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kaltim, Hendro Tri Prasetyo dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Rakha Sukma Purnama untuk meninjau pelayanan dan sarana prasarana yang terdapat di Kantor Imigrasi Balikpapan, mulai dari layanan Customer Service, layanan pengambilan paspor Drive Thru, layanan paspor WNI, layanan izin tinggal WNA, fasilitas ramah HAM hingga Taman Inspirasi yang terletak di Rooftop lantai 6.
Pejabat nomor satu di Kementerian Hukum dan HAM tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan, fasilitas sarpras dan inovasi yang sangat luar biasa di Kantor Imigrasi Balikpapan. Yasonna menilai Kanim Balikpapan telah mendukung semangat Kemenkumham mewujudkan Layanan Publik Kelas Dunia dan beliau juga menyampaikan harapannya agar kondisi ini terus dipertahankan guna menunjang pembangunan Zona Integritas di Kanim Balikpapan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021.
“Keberhasilan satker meraih Wilayah Bebas dari Korupsi tergantung pada leader (Kepala Kantor) dalam memimpin bawahannya, saya yakin dengan semangat dan kerja keras Kantor Imigrasi Balikpapan dapat mewujudkannya.” ujar Yasonna menutup agenda kunjungannya di Kanim Balikpapan.
Untuk diketahui Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki sejumlah inovasi unggulan yang turut mendapat pujian oleh Menteri Hukum dan HAM, diantaranya LAPMER (Layanan Prioritas Melayani Kelompok Rentan), LAMARU (Layanan Mengantar Paspor Rentan Usia Lanjut), AMPLANG (Ambil Paspor Langsung Pulang), SI BEKANTAN (Imigrasi Berikan Kenyaman Pelayanan Izin Tinggal Tanpa Datang) dan ASIAPP (Aplikasi Aman Penyimpanan Paspor).
Kantor Imigrasi Balikpapan terus berkomitmen dalam menghadirkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, termasuk mendukung semangat Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan layanan publik kelas dunia.
”Menghadirkan pelayanan terbaik bukan hanya sekedar kontestasi perlombaan meraih WBK, melainkan sebuah kewajiban dan tanggung jawab UPT di bawah Kemenkumham untuk merubah mind set dan culture set dalam membangun budaya kerja berintegritas.” tutup Rakha. (*/kk)
Penulis: */Yudi Hadi
Editor: Aspian Nur
