"Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi dan antisipasi yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan Covid-19 secara nasional," kata BHS melalui rilis tertulis yang diterima korankaltim.com, Jumat (21/8/2021).
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menyebut infrastruktur bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya, mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19.
"Buktinya ketika terjadi lonjakan ksasus Covid-19, 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," imbuhnya.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini menilai adanya sejumlah kegagalan dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat. Sehingga ia mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas Covid-19.
BHS mengajukan sejumlah nama agar masuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM. Diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang bagi dirinya memang seharusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara.
Apalagi serangan Covid-19 berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM). "Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," jelasnya.
"Peralatan secanggih apapun, nggak bisa kalau tidak ada SDM-nya," sambung Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) Partai Gerindra Provinsi Jatim ini.
Kemudian nama kedua yang diusulkan untuk masuk tim penanganan PPKM yakni Gubernur DKI Anies Baswedan karena dianggap berhasil menurunkan angka Covid-19 saat PPKM. BHS menyebut, 3 Juli 2021 lalu, saat awal PPKM Darurat, angka Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700 kasus, Jatim 1.400 kasus, DI Jogjakarta 1.358 kasus, Bali 272 kasus.
Pada saat berakhirnya PPKM Darurat dan berganti PPKM Level 4, seharusnya angka Covid-19 menurun. Namun yang turun hanya di DKI Jakarta saja hingga 80 persen menjadi 2.662 kasus. Sedangkan di daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik 3.157 kasus, Jogja naik menjadi 2.662 kasus, Jateng naik ke 4.021 kasus dan Bali naik 1.078 kasus," bebernya.
"Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif. Ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta," tuturnya.
Bagi BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini tentu bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan yang sudah menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia, waktu itu.
"Mereka sengaja dilibatkan karena punya konsep yang bagus dalam penanganan. Nama-nama itu bisa menguatkan tim untuk penanganan Covid-19 di Indonesia," pintanya.
Tidak hanya itu, BHS juga menyoroti kebijakan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik termasuk syarat vaksinasi untuk masuk mal. "Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien," paparnya.
BHS menegaskan jangan sampai transportasi publik, baik darat, laut dan udara, akhirnya tidak diminati masyarakat karena ketatnya aturan dan akhirnya akan mati. Ketika dalam keadaan normal, akan kesulitan transportasi publik dan berdampak pada perekonomian nasional.
"Begitu juga para pelaku UMKM, yang jumlahnya ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mereka punya konsumen 10 sampai 100 kali lipat per hari. Maka harus diprioritaskan mendapat vaksin menggunakan vaksin yang terbaik," pungkasnya. (*)
Penulis: */Hendra
Editor : Bambang Irawan
